Komisi VI Tinjau Pengembangan UMKM di Banten

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Geraldi/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan perusahaan BUMN memberikan ruang promosi yang lebih besar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), supaya recovery ekonomi pasca-pandemi bisa berjalan. BUMN diharapkan menjadi leading sector untuk pemulihan ekonomi dengan mengajak berbagai pelaku ekonomi, termasuk UMKM. 

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Cabang Merak, Banten, Kamis (23/9), Aria Bima menilai kolaborasi antar BUMN dan UMKM terlihat begitu kental di Pelabuhan ASDP Merak. Infrastruktur yang disediakan akan membuat UMKM berkembang bersama-sama dengan pengembangan wilayah di Pelabuhan Merak, maupun pelabuhan lainnya. 

“Saya mengaspresiasi grand design dari ASDP, khususnya di Merak, yang tidak hanya melibatkan, dengan menjadikan satu kesatuan pengembangan ini dengan pengembangan UMKM di sekitar wilayah Banten. Dan saya berharap hal serupa menjadi pilot project untuk BUMN-BUMN lainya yang tugasnya membina pelaku UMKM itu,” kata politisi PDI-P itu. 

Senada dengan Aria Bima, Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana memberikan apresiasi terhadap pengembangan Pelabuhan Merak. Menurut Ananta, langkah ASDP menyulap penampilan Pelabuhan Merak secara revolusioner, telah mengubah kesan seram, kumuh serta jorok pelabuhan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa tersebut. 

“Dulu, dalam setiap tahun bisa dua sampai tiga kali, menjadi penyumbang kemacetan luar biasa. Selain itu juga kumuh, menyeramkan, bahkan menjadi tempat duel para preman. Tapi saat ini sudah tertata dengan bagus, bersih, dan nyaman,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III ini. 

Dengan kondisi Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang kini sudah tertata rapi, Ananta turut mempertanyakan kesiapan ASDP terhadap implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021, baik secara anggaran maupun teknis penataan pedagang, terutama peran ASDP dalam memberdayakan UMKM di wilayah itu. 

Menurutnya, di daerah Cilegon-Serang memiliki banyak UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. “Sebanyak 65 persen APDB Banten dari UMKM. Tetapi saat pandemi Covid-19 ini, pertumbuhannya mengalami kontraksi sampai minus satu persen yang biasanya pertumbuhannya lima hingga enam persen, sehingga banyak UMKM yang berguguran, dengan adanya PP 7 Tahun 2021 ini, dia ingin memastikan kalau nantinya UMKM rakyat yang ditampung oleh ASDP di Pelabuhan Merak ini,” tandas Ananta.  opi/sf

PNM Mekaar Berperan Strategis Memberdayakan Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Toha menilai PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) dinilai memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat. Dirinya mengimbau PNM melalui program Mekaar dapat menjaga keberlanjutan ekspansi, di dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Diketahui PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Mekaar yang dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. 

“Saya menilai program Mekaar oleh PNM ini sangat efektif ya sebagai akses pembiayaan modal kerja untuk mendirikan usaha tertentu. Menyasar kaum Ibu-ibu, saya pikir jelas mereka akan bisa berdaya,” jelas Toha usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/9). 

Anggota Fraksi PKB DPR RI itu mengimbau, diperlukan ekspansi perluasan jangkauan para nasabah hingga ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga nantinya masyarakat yang sudah menjadi nasabah dan usahanya sudah berhasil  bisa mengajak masyarakat lain. Menurut Toha, PNM melalui program Mekaar ini menjadi sebuah simbol dan program yang berhasil menjauhkan masyarakat dari pinjaman-pinjaman online.  

“Karena kalau PNM merupakan bantuan pinjaman biaya usaha secara bertahap tanpa agunan dengan bunga rendah, meskipun harus berkelompok. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari pinjaman online. Sekarang banyak masyarakat yang kepepet, tertipu dengan pinjaman online akhirnya bunga tinggi, tidak bisa membayar atau menyicil utangnya itu. Program PNM Mekaar ini sangat strategis dalam memperdayakan masyarakat,” tutur legislator dapil Jateng V itu. 

Di samping itu, Toha berpesan kepada PNM agar para nasabah pelaku usaha bisa turut dijamin kesehatan hingga hari tua. “Semoga nantinya PNM bisa memprakarsai agar mereka bisa memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Karena mereka membutuhkan kepastian usaha sampai dengan mungkin anak cucunya kelak,” harap Toha kepada jajaran PNM.  tra/sf 

Pembangunan Infrastruktur Tol Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad. Foto: Dipa/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad menegaskan esensi pembangunan infrastruktur jalan tol adalah bagaimana nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Ia mengatakan bahwa tujuan Presiden Joko Widodo mempercepat infrastruktur untuk menekan biaya akomodasi agar terjangkau, sehingga pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lainnya bisa diterima dengan mudah. 

“Yang menjadi fokus paling mendasar dalam pembangunan infrastruktur jalan tol ini ialah tentang bagaimana nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun, oleh karena moda transportasi yang mudah diakses, apakah tujuan ini sudah tercapai atau tidak, kita belum bisa pastikan. Hal ini perlu dijadikan evaluasi dengan PT Jasa Marga,” pungkas Daeng saat mengikuti Kunspek Komisi VI DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/9). 

Dalam pertemuan dengan jajaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Jasa Raharja (Persero) tersebut, Daeng ingin masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diberikan lokasi usaha di rest area sekitar ruas jalan tol, segera diberikan tempat untuk memulai usahanya disana. Perlu dibuatkan tempat khusus yang lebih strategis kepada UMKM dan penempatan bisa dijangkau dengan mudah oleh pengunjung. 

“Ada ketentuan dimana rest area sebanyak 30 persen ditempati oleh UMKM kita. Kenapa aturan ini ada? Karena aturan ini ditetapkan ketika Trans Tol Jawa ini dibangun. Imbasnya ada pengusaha UMKM kita yang dulunya di pinggir jalan Pantura itu tergeser. Oleh karena itu, pemerintah perlu merelokasi usaha masyarakat untuk bisa masuk ke rest area sepanjang tol. Selain itu, mereka harus mengakomodir dan bisa menempatkan UMKM di tempat yang lebih strategis dan bisa menjadi fokus pengunjung untuk membeli,” tuturnya. 

Politisi PAN itu mendorong agar aturan ini disosialisasikan mendalam kepada masyarakat setempat. Memang penetapan 30 persen rest area untuk UMKM ini berlaku untuk seluruh jenis jalan tol. “Ruang usaha pada rest area diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Hal ini sekaligus mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu.  dip/sf

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)