Komisi VI Tinjau Operasional Tambang Antam

 
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke PT Antam di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat. Foto: Oji/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, tambang bawah tanah di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu tambang produksi emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Indikasi adanya kandungan biji emas di Gunung Pongkor pertama kali ditemukan oleh Unit Geomin pada tahun 1981 dan mulai diproduksi pada tahun 1994. 

Demikian disampaikan Martin saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke PT Antam di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/9). “Walau tambang Gunung Pongkor ini diproyeksikan akan segera habis, namun kontrak eksplorasi di wilayah tambang ini sudah diperpanjang 10 tahun hingga 2031 yang semestinya habis pada 2021,” ujar Martin. 

Pada kunjungan ini, Komisi VI DPR RI melihat berbagai upaya yang dilakukan Antam dalam beberapa tahun terakhir, sebagai upaya mereklamasi bekas tambang menjadi wisata ecopark. “Hal tersebut dilakukan agar tetap mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” tandas Martin.

     Pada kesempatan itu, Direktur Operasional dan Transportasi PT Antam Risono memaparkan, kehadiran Antam mampu memberikan dampak sosial yang positif dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. “Lahirnya 11 BUMDes se-Kecamatan Nanggung, terbentuknya 3 kelompok tani serta peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan adalah program kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya. 

Ia menambahkan, Antam juga tengah mengelola sebuah tempat wisata yang dulunya merupakan areal bekas pertambangan emas. Tempat tersebut bernama Goa Tambang Emas Gunung Pongkor. Area itu tak lagi dioperasikan karena cadangannya telah habis, goa tersebut akhirnya dijadikan tempat wisata.  oji/es

Perbaiki Manajemen Pengelolaan Pertamina RU VI Balongan

 
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Jaka/man

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT Pertamina RU VI Balongan perlu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan akibat dampak dari kebakaran kilang minyak belum lama ini terjadi. Dirinya tidak menginginkan kejadian serupa terulang, apalagi hal tersebut menyangkut terhadap kedaulatan energi Indonesia. 

“Jangan sampai dalam waktu yang sangat pendek, terjadi kebakaran yang sama, jangan pula pada waktu terjadinya kebakaran terlambat menanganinya. Karena akan berimbas dan berefek kebakaran pada kilang-kilang lainnya, tentu akan mengganggu ketersediaan BBM di dalam negeri,” ujar Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9). 

Sebagai BUMN, di samping Pertamina harus menunjukkan performanya dengan baik pada semua sisi, baik itu manajemen keuangan, produksi, pemasaran dan tanggap darurat, Pertamina perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi yang ketat. Sehingga, SDM Pertamina betul-betul memahami manajemen kilang untuk menerapkan safety environment dan security dengan baik dalam menjalankan tugasnya. 

“Kalau pengalaman saya dulu di perusahaan minyak, kita harus betul-betul siap dengan kondisi dan keadaan tertentu. Ini yang betul-betul dan harus dipegang. Sehingga produksi tidak terganggu, pengembangan dapat dilakukan dan aktifitas masyarakat juga tidak terganggu karena terpenuhi kebutuhan bahan bakar minyak,” imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menutup pernyataannya.  jka/es

PLN Diminta Petakan Kebutuhan Anggaran Proyek Infrastruktur Bersumber PMN

 
Foto bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran PLN Jawa Tengah. Foto: Devi/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon mendorong PT PLN (Persero) agar dapat melakukan pemetaan (mapping) terhadap kebutuhan anggaran infrastruktur yang masih harus dibangun dari proyek yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020. Pemetaan ini agar tercipta sinergi proyek-proyek PLN dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

“Karena menjadi suatu sifat apabila satu daerah itu berkembang secara populasi, maka akan berkembang juga secara ekonomi. Sehingga di masa depan PLN diharapkan bisa melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini, dan bukan memasang infrastruktur yang tambal sulam,” ujar Sondang di sela-sela mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PLN Jawa Tengah, Semarang, Jateng, Kamis (16/9). 

Sondang menyampaikan, PLN juga harus bisa melihat dan mengoordinasikan kebutuhan keuangannya terhadap infrastruktur infrastruktur yang masih harus dibangun. Apakah itu listrik desa, jaringan-jaringan transmisi, dan lain sebagainya. “Sehingga tidak ada lagi persoalan seperti masalah keuangan PLN yang sulit dan membutuhkan pendanaan, baik itu dari negara ataupun penerbitan surat utang,” tutur Sondang. 

Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut, populasi penduduk di Jawa Tengah cukup besar sebagai customer dari PLN. Dan di provinsi yang memiliki customer besar, tentu kebutuhan energi listrik juga semakin banyak, di samping kebutuhan listrik bagi dunia industri, perusahaan, dan juga pabrik-pabrik. “Kami menyampaikan bahwa PLN harus customer oriented dan memodernisasi seluruh sistemnya, baik itu sistem elektrifikasi, transmisi, infrastruktur, bahkan sampai pada pelayanan kepada customer,” pesan Sondang.  dep/sf

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)