Komisi VI Soroti Pembangunan Ruas Tol Serang-Panimbang

Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin pertemuan dengan jajaran PT. WIKA di Rangkas Bitung, Banten. Foto: Fitri/nvl

Progres pembangunan ruas tol Serang-Panimbang yang saat ini tengah digarap oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menjadi sorotan Komisi VI DPR RI. Proyek tol yang sedianya akan dibuka pada Oktober 2021 mendatang diharapkan berperan dalam meningkatkan aktivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satunya kawasan pariwisata Tanjung Lesung. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan, apabila sektor industri dan kepariwisataan di kawasan tersebut tidak bangkit, maka tol tersebut akan sepi dan hanya akan menjadi beban WIKA ke depannya. 

“Kalau kawasan industri dan kawasan pariwisatanya tidak bangkit ya jalan tol ini sepi terus dan akhirnya jadi beban,” tutur Hekal usai pertemuan dengan jajaran PT WIKA di Gerbang Tol Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jumat (3/8). 

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu pun menyoroti kebutuhan modal dari proyek tersebut yang masih kurang sebayak Rp1,3 triliun. Hal tersebut pun menimbulkan pertanyaan tersendiri, karena hingga saat ini PT. WIKA belum mengajukan usulan penambahan anggaran atas kekurangan tersebut. 

“Hari ini saja untuk menyelesaikan (pembangunan tol) ini masih ada kebutuhan modal kurang lebih Rp1,3 triliun. Sampai pembangunan sekarang itu sudah menggunakan equity Rp1,2 triliun dan itu bersumber dari Penyertaan Modal Negara. Dalam kondisi seperti ini kami juga mempertanyakan kenapa Rp1,3 ini belum diusulkan. Artinya, untuk tahun anggaran 2022 belum ada usulan untuk PMN penyelesaian jalan tol ini,” ujar legislator dapil Jawa Tengah IX itu. 

Hekal meyakini, dengan tersedianya infrastruktur seperti tol, maka berbagai sektor strategis seperti, logistik, industri dan kepariwisataan akan turut menggeliat. “Yang kita harapkan, tol ini keseluruhannya bisa selesai pada tahun 2023 agar bisa turut berperan dalam meningkatkan aktivitas KEK dan KSPN yang sudah dibuat pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Banten,” terang Hekal. Ia memandang, proyek tersebut akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, terlebih dalam pembangunannya, penyerapan tenaga kerja lokal hingga 90 persen.

Namun dirinya menyadari, selama pandemi Covid-19 berbagai BUMN tengah menghadapi kondisi ekonomi yang berat. Untuk itu, ia memastikan Komisi VI DPR RI akan membahas persoalan yang dialami PT WIKA bersama dengan Kementerian BUMN agar diperoleh solusi konkret atas persoalan yang dihadapi.  srw/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)