Komisi VI Pastikan Ketersediaan Pupuk Nasional di Petrokimia Gresik

Foto bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik. Foto: Hanum/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI hendak memastikan ketersedian pupuk nasional yang diproduksi PT Petrokimia Gresik. Dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, terungkap adanya gap antara alokasi dan kebutuhan real pupuk bersubsidi yang cukup tinggi dalam pengadaan pupuk untuk masyarakat.  

“Hari ini Komisi VI melakukan kunjungan PT Petrokimia Gresik, di mana salah satunya kita ingin memastikan ketersediaan pupuk yang dimiliki oleh PT Petrokimia, khususnya yang dibutuhkan oleh seluruh petani di Indonesia,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9).

 “Kita membutuhkan (pupuk) sekitar 24.306.418 juta ton per tahunnya. Akan tetapi nyatanya baru terealisasikan sekitar 2 juta. Artinya, ini adalah persoalan besar, yang tentunya harus mendapatkan penanganan yang serius dari pihak pemerintah yang dalam hal ini mendanai dan membiayai (produksi pupuk),” tegas politisi PKB tersebut. 

Karena itu, catatan penting dalam pertemuan tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Komisi VI DPR RI. “Sehingga apa yang menjadi persoalan hari ini bisa dicarikan solusi terbaik, agar yang dibutuhkan masyarakat bisa terwujud, seperti tingkat kesejahteraan dan pengembangan ekonomi yang lebih baik dan maksimal,” tegasnya.   hnm/sf    

Komisi VI Dorong PT Semen Gresik Tingkatkan Pendapatan

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi. Foto: Ica/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan kebutuhan konsumsi semen nasional yang juga berimbas pada penurunan pendapatan di sektor industri semen. Oleh karena itu, ia mendorong agar PT Semen Gresik dapat berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatannya. 

“Untuk pasar Jawa-Bali itu sekitar 13 persen berkurangnya, kemudian secara kapasitas nasional berkurang 10 persen,” jelas Intan saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Semen Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9). 

Politisi PAN itu berharap perusahaan pelat merah tersebut dapat meningkatkan captive market guna mendapatkan pemasaran yang lebih tepat sasaran. PT Semen Gresik disarankan agar dapat melihat pangsa pasar, khususnya di wilayah Jawa-Bali yang saat ini perekonomiannya mulai kembali membaik. 

“Sekarang bagaimana meningkatkan kapasitas produksi dan volume penjualan, kapasitas bahan baku-bahan baku semen juga perlu ditingkatkan kapasitas produksinya, karena geliat ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai terlihat, artinya permintaan untuk kebutuhan baku semen juga sudah mulai naik,” ungkap Intan.  ica/es

Pemerintah Harus Bantu Swasta Kembangkan Kawasan Industri

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Tasya/nvl

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menyoroti pihak swasta yang kesulitan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Salah satu kendala dalam pengembangan di Kawasan Industri Sentul adalah persoalan pembebasan lahan. Bambang mendorong pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna percepatan pengembangan di kawasan industri oleh pihak swasta.

“Nah, tentu swasta dalam mengembangkan industri butuh dibantu sarana dan prasarananya. Apa yang paling memberatkan bagi mereka? Nomor satu itu adalah soal lahan. Lahan ini tentu swasta agak susah misalnya untuk pembebasan lahan atau posisi lahan strategi, pemerintah harus bantu,” terang Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo Cemerlang, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/9). 

Selain persoalan lahan, ujar Bambang, pihak swasta perlu diberi kemudahan dan kecepatan perizinan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri seperti jalan tol, ketersediaan sumber listrik, juga air. Diperlukan sistem perizinan terpadu antara pemerintah pusat hingga ke daerah, baik itu provinsi juga kabupaten/kota. 

Legislator dapil Jawa Tengah IV ini berharap, pemerintah serius dalam menggarap proyek kawasan industri. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri memberikan kontribusi terbesar, yakni 78,16 persen dari total nilai ekspor nasional selama tahun 2021.  nap/es

Komisi VII: Indonesia Komitmen Kurangi Emisi Karbon

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Erman/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030. Komitmen tersebut ditunjukkan Indonesia dengan turut menandatangani Paris Agreement yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. 

“Saya menggarisbawahi, ketika berbicara mengenai emisi karbon, 30 persen (penggunaan karbon) sendiri itu datang dari sektor energi. Maka banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan,” ujar Dyah Roro di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan jajaran Direksi Poso Energi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/9) malam. 

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia baru di kisaran 2,5 persen dari total potensi yang dimiliki. “Padahal Indonesia wilayahnya yang sangat luas, dari segi sumber daya yang dimiliki juga melimpah. Seperti energi matahari, angin, air jadi potensinya itu banyak sekali,” tuturnya.

Semua Fraksi di Komisi VII DPR RI, ujar Dyah Roro, memiliki pandangan yang sama terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). “Kita berharap dengan terciptanya sebuah payung hukum dan kebijakan makro seperti RUU EBT, bisa membantu agar kita bisa merealisasikan potensi yang Indonesia miliki,” pungkasnya.  es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)