Komisi VI Awasi Kinerja BUMN di Daerah

Komisi VI DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan dengan meninjau langsung kerja-kerja perusahaan pelat merah yang memang merupakan mitra kerjanya. Daerah tujuan kunjungan tersebut meliputi Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Foto bersama tim kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT Pelindo II cabang Panjang. Foto: Erman/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, didampingi oleh jajaran Direksi PT Pelindo II cabang Panjang, mengatakan pandemi Covid-19 tidak memberi dampak yang signifikan terhadap aktivitas bongkar-muat di Indonesia Port Corporation (IPC)/Pelabuhan Pelindo cabang Panjang. Di mana, aktivitas bongkar muat di pelabuhan hanya turun sekitar 10 persen saja yang didominasi oleh kegiatan ekspor.

Hekal menilai, merupakan suatu hal yang membanggakan ketika melihat angka ekspor komoditas pertanian yang melebihi komoditas impor. Namun, kecenderungannya adalah ekonomi masih dinikmati perusahaan-perusahaan besar.

“Tapi apa yang kita gali di sini memang menarik, bahwa ekspor dari sini melebihi impor barang yang masuk. Tadi kalau kita lihat data bongkar-muat, memang bongkarannya lebih banyak. Artinya apa, ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat Lampung masih berbasis komoditas yang dikuasai oleh kecenderungannya perusahan-perusahan besar,” ujar Hekal.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta agar PT Pelindo II cabang Panjang juga membantu aktivitas ekonomi masyarakat, seperti dengan membangkitkan UMKM. Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat biaya logistik menjadi murah dengan cara sinergitas dalam melakukan distribusi dan menyeimbangkan keluar-masuknya barang.

“Yang bikin barang mahal ini kan kalau one way traffic, keluarnya kurang datangnya banyak. Itu pasti dibebankan kepada ongkos angkutannya. Itu yang kita dorong juga kepada BUMN sesuai porsinya untuk membantu pengembangan UMKM, supaya bisa menciptakan ekonomi kerakyatan yang bisa menyumbang juga kepada ekspor yang berbasis masyarakat,” urai Hekal.

Dengan adanya keterlibatan BUMN, lanjut Hekal, akan sangat membantu perkembangan ekonomi serta menyeimbangkan pertumbuhan ekonominya Indonesia. “Enggak hanya di komoditas-komoditas besar yang sampai hari ini menjadi andalan dan tulang punggung ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

Menanti Bank Digital Negara

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam pertemuan dengan direksi PT BRI dan PT BRI Agroniaga. Foto: Erlangga/nvl

BRI Agroniaga direncanakan akan bertransformasi menjadi Bank Digital andalan negara. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan dukungannya kepada BRI Agroniaga. 

Menurut Politisi yang akrab disapa Demer ini, untuk bertahan di masa pandemi ini, perbankan harus melihat perubahan pola konsumsi masyarakat dengan meningkatkan aksi-aksi korporasi. Ia menilai, upaya yang dilakukan pemerintah sangat tepat untuk menjaga persaingan bisnis perbankan dengan swasta yang sudah lebih dulu menerapkannya. 

“Kita tahu ada Bank Jago, GOTO juga melakukan aksi korporasi yang positif. Ini jadi tantangan buat kita mempertahankan kemenangan bank hybrid kita di-offline. Ini (Bank Digital BRI) harus segera di-launching. DPR mendukung sekali gagasan yang tentu memberi aura positif bagi perbankan kita,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Saat ini masyarakat memang tengah digandrungi oleh munculnya platform-platform bank digital baru yang sangat sederhana, namun memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Demer mengamini hal tersebut. Ia menilai momentum BRI untuk bertransformasi secara digital melalui BRI Agroniaga masih ada, namun harus satu tujuan, yakni tetap berinovasi pada UMKM.

“Pandemi ini jadi momentum BRI untuk melompat lebih jauh dengan tidak meninggalkan basic dan sejarah berdirinya, yaitu re-orientasi untuk membangun dan membantu pembiayaan bagi ekonomi usaha kecil menengah. Saya kira dengan kecerdasan yang dimiliki para direksi hal itu dapat diwujudkan. Platform ini harus juga dapat menjadi wadah bagi UMKM,” tandas politisi dapil Bali tersebut.

Holding Industri Pertahanan

Foto bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI usai meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero). Foto: Alfi/nvl

Sementara itu, usai meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Jawa Timur, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi berharap rencana Kementerian BUMN membentuk holding industri pertahanan segera dilaksanakan. Nantinya, holding akan menggabungkan 5 BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, dan PT Len Industri yang ditunjuk sebagai induk perusahaannya.

Pihaknya berharap holding dimulai tahun ini, agar konsolidasi kelimanya berjalan tahun depan. “Jangan lagi kita masih bicara wacana holdingisasi, tapi klaster industri pertahanan ini harusnya tahun depan sudah jelas bentuk konkret dari program fasilitas integrasi itu,” ujar Pria yang karib disapa Awiek ini.

Politisi Fraksi PPP itu menilai, PT PAL sebagai perusahaan pemerintah yang ditugaskan bergerak di industri pertahanan itu, sudah banyak mengambil langkah untuk memperkuat industri maritim bangsa. Untuk itu, dengan semakin terkonsolidasinya perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang alutsista atau alpalhankam diharap dapat meningkatkan sektor pertahanan baik darat, laut, maupun udara. 

“Terus terang saja, alutsista yang kita miliki masih sangat payah dan tertinggal, baik sarprasnya maupun kecanggihan teknologinya,” ucapnya. l es,er,alw/es 

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)