Komisi V Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur Pantai Panjang Bengkulu

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi meninjau kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Foto: Arief/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mengatakan pembangunan pengaman Pantai Panjang Bengkulu sepanjang 10 km sangat penting untuk mencegah terjadinya abrasi. Terlebih lagi, Pantai Panjang merupakan salah satu potensi wisata di wilayah Bengkulu. 

“Satu hal yang harus dicatat, setelah pembangunan pengaman Pantai Panjang selesai, harus ada sinergi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penataan kawasan,” ucap Arwani saat meninjau kawasan Pantai Panjang Bengkulu bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta jajaran, dan perwakilan Kementerian PUPR, di Kota Bengkulu, Senin (4/10). 

Arwani menjelaskan, sangat perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam, agar perekonomian daerah dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan potensi tersebut salah satu upaya yang harus di lakukan ialah dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur. 

“Pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu perlu didukung penuh, agar dapat lebih berkembang secara ekonomi, terlebih lagi karena adanya dampak pandemi Covid-19. Infrastruktur yang berkualitas akan mendorong mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien, sehingga pendapatan masyarakat akan semakin meningkat,” ucap politisi PPP itu.

Di tempat yang sama, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan infrastruktur ini akan menjadi penguat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Bengkulu. Sehingga bisa terus berlanjut dan selesai tepat waktu, yaitu di tahun 2022. 

Ia juga berharap, pengerjaan proyek di Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan kawasan pulau terluar Indonesia bisa berjalan maksimal pada tahun 2022. “Terkait infrastruktur kita semua mengetahui, karena inilah yang akan menjadi kunci penggerak majunya Provinsi Bengkulu,” pungkas Rohidin kepada Komisi V DPR RI.  afr/es

Komisi V Dukung Pembangunan Infrastruktur di Sampang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie bertukar cenderamata dengan Bupati Sampang Slamet Junaidi. Foto: Dep/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan, pihaknya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang. Mengingat kabupaten ini memiliki potensi kawasan industri dan wisata. 

Hal ini disampaikan Syarief, saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan infrastruktur ruas Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Senin (4/10). Akses jalan ini berfungsi sebagai sarana dan prasarana penunjang mobilitas masyarakat. 

“Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Syarief. 

Dikatakannya, dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, Pemerintah telah melakukan beberapa kali realokasi dan refocusing anggaran, yang tentu berpengaruh terhadap program pembangunan infrastruktur, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Terhadap kondisi ini, sambung politisi Partai NasDem tersebut, pemerintah diharapkan bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja, khususnya percepatan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Padat Karya.  dep/es

Komisi V Dukung Pembangunan Jembatan Batam-Bintan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bertukar cenderamata usai pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad beserta jajaran Pemprov Kepri. Foto: Oji/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong semua pihak agar mendukung secara maksimal pembangunan jembatan Batam-Bintan agar dapat berjalan dan terselesaikan sesuai dengan perencanaan. Ia menambahkan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau akan mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya. Sehingga berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut diungkapkan Ridwan usai pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan jajarannya, para Kepala OPD, para Bupati serta dihadiri pula Mitra kerja Komisi V DPR RI di Batam, Kepri, Senin (4/10).

“Kunjungan Kerja Komisi V DPR kali ini dalam rangka peninjauan sarana prasarana infrastruktur KemenPUPR di Kepri dan berkaitan dengan usulan rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Bintan,” ungkap Ridwan. 

Politisi Partai Golkar ini mendorong upaya percepatan pembangunan ini secara tegas, sehingga dalam 3-5 tahun yang akan datang jembatan terselesaikan. Ia berharap pembangunan jembatan sudah bisa dimulai pada awal 2022 dengan masa pembiayaan paling lama lima tahun dengan konstruksi yang bisa dilewati. 

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik dukungan dari Komisi V DPR agar pembangunan Jembatan Batam-Bintan bisa dipercepat. Ia mengatakan jembatan itu sudah direncanakan sejak 2010. Bahkan sudah masuk dalam buku hijau Bappenas. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan, maka rancangan itu sempat tenggelam.  oji/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)