Komisi V: Pemkab Jombang Harus Punya Skema Pembangunan Infrastruktur yang Strategis

[Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi V meninjau sejumlah infrastruktur di Jawa Timur. Foto: Dipa/jk]

 

 

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, Kabupaten Jombang memiliki posisi strategis sebagai perlintasan antara jalur utara dengan selatan di Jawa Timur. Hal ini tentu membutuhkan satu perencanaan ataupun juga skema pembangunan infrastruktur yang baik dan strategis.

 

Arwani mengatakan, untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik, baik dari sisi pelayanan di bidang transportasi dan termasuk juga pelayanan di bidang infrastruktur yang lainnya, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu merespon beberapa kebutuhan yang nantinya dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat.

 

Demikian diungkapkan Arwani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Bupati Jombang, di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (21/02/2022). Pertemuan ini turut dihadiri mitra Kerja Komisi V DPR RI, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, Basarnas hingga BMKG.

 

“Dari pertemuan ini, baik dari temen-temen Kementerian juga sudah mendengarkan dan menerima apa yang menjadi usulan dari Bupati Jombang. Saya kira dari pemaparan Bupati, ia ingin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Terutama progress tentang bagaimana keseluruhan pengelolaan pemerintahan di masa pandemi,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

 

Usai dialog dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta Forkopimda Jombang, jajaran Komisi V DPR RI meninjau Jembatan Ploso yang sudah rampung seratus persen pekerjaannya. Dalam hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati juga menambahkan, keterlibatan yang baik antara daerah dan stakeholder, berimbas pada percepatan pembangunan di Jombang.

 

“Kita bisa lihat jembatan Ploso di Jalan Arteri ini, memang semula sempit sekali. Namun, sekarang kami melihat sudah dikerjakan dengan baik oleh seluruh stakeholder, termasuk dari kepolisian yang turut mengatur laju arus kendaraan. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Jombang juga sangat proaktif untuk bisa turut serta memberikan dukungan, agar pembangunan segera terselesaikannya,” tutur Estu, sapaan akrabnya.

 

Legislator dapil Jatim VIII ini melanjutkan, diperlukan tambahan adanya perluasan dan pelebaran jalan. Jembatan Ploso ini merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara utara Brantas dan selatan Brantas, dan satu-satunya yang menghubungkan Jombang menuju Tuban, Babat, Lamongan, hingga Bojonegoro.

 

“Semua akses antar-daerah lewat (Jombang) sini. Jadi apabila jembatan ini tidak dibangun, kemudian terjadi kerusakan di Jembatan Lama, maka seluruh akses terputus. Hal ini juga sekaligus dapat memutus dan menghentikan pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya di utara Jombang,” tegas Estu.

 

Komisi V DPR RI berharap dari berbagai permohonan Bupati, sekaligus dapat mendorong pemerintah untuk bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jombang. Perlu diingat bahwa Kabupaten Jombang ini mayoritas masyarakatnya adalah petani dan kawasan utara Brantas ini adalah salah satu penghasil tembakau terbaik di dunia. Maka, harus disertai pembangunan infrastruktur yang cepat dan memadai.

 

Tentunya, Komisi V DPR RI dan seluruh stakeholder terkait, ingin memberikan wujud dukungan kepada para investor yang akan masuk ke Kabupaten Jombang. Sehingga dibangunnya Jembatan Ploso yang menghubungkan sisi selatan dan utara ini diharapkan memberikan manfaat, khususnya dari segi transportasi. (dip/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)