Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran BSU

Foto Bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali. Foto: Nadia/nvl

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang berlangsung hingga kini. Menurutnya, masih banyak persoalan terkait proses penyaluran dan sinkronisasi data yang masih menjadi masalah krusial. 

Felly mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati beserta Asosiasi Pekerja Indonesia di Denpasar, Bali, Kamis (30/9). Felly menegaskan, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi, bahkan sejak penyaluran BSU yang pertama. 

“Kalau bisa ini untuk penerima BSU itu kan ada Permen (Peraturan Menteri) ya, itu kan cuma sampai di Juni (2021), sementara kita melihat dengan pandemi Covid-19 ini ada di sekitar Februari. (Sehingga) ada ratusan perusahaan yang bangkrut, ini juga ketika mereka (dapat) tidak membayar iuran karyawannya. Karyawan yang kena dampak ini yang kita maksud agar dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti itu karena karyawannya. Justru mereka yang perlu kita bantu,” kata Felly. 

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, terkait data hingga proses dikucurkannya BSU melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) harus dipermudah, baik secara administrasi maupun tahapan lainnya, agar tidak ada hambatan lagi ke depannya. “Jadi, seperti ini yang kita maksud, agar ada evaluasi baik dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kemudian juga evaluasi dari yang pemberi data itu yaitu dari BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi (evaluasi) itu yang kami minta, karena memang banyak yang komplain,” tuturnya. 

Felly juga menyoroti data penerima bantuan yang menurutnya tidak sinkron dan terjadi penerimaan yang kerap ganda dari program bantuan lainnya. Sehingga, dirinya meminta perhatian dari seluruh sektor lintas kementerian lembaga agar dapat mengevaluasi hal tersebut. “Ini (bantuan) yang double-double, jadi mungkin ini juga (perlu) menjadi perhatian bagi lintas kelembagaan ya, agar sinkronisasi data ini perlu sangat-sangat dibutuhkan supaya ada pemerataan penerima bantuan dari pemerintah,” tandas legislastor dapil Sulawesi Utara itu.  ndy/sf

Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Adil dalam Penyaluran BSU

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar. Foto: Eki/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah adil dalam memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Ia menyesalkan para pekerja di Sulawesi Selatan yang tidak memperoleh BSU lantaran perubahan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 yang salah satu poinnya menyebutkan, hanya wilayah pada PPKM level 3 dan 4 saja yang berhak menerima BSU. 

“Peraturan itu sesungguhnya sangat diskriminatif. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga membuat perbedaan untuk wilayah PPKM 1, 2, 3 dan 4? Padahal tidak ada jaminan bahwa di wilayah level 1 dan 2 tidak lebih parah dari level 4 dari ukuran keuangan,” ujar Ashabul Kahfi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (30/9). 

Dirinya mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan atas peraturan tersebut dan menyalurkan BSU tidak hanya kepada pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4 saja, tetapi kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. “Nah hari ini kan kita tahu bahwa ada sisa Rp1,7 triliun, jadi kita harapkan sisa dana dari Rp1,7 triliun ini untuk menjangkau 6 provinsi tadi yang belum mendapatkan, utamanya Sulawesi Selatan,” tegasnya. 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Selatan bersurat kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang Permenaker tersebut sehingga para pekerja yang terdampak Covid-19 di Sulteng bisa segera mendapatkan BSU.  ekl/es

Komisi IX Evaluasi Penyaluran BSU di Kabupaten Bekasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemkab Bekasi. Foto: Opi/nvl

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, di antaranya komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron, sehingga mengakibatkan proses aktivitasi tidak bisa dilakukan secara cepat. Kedua, terkait terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif. 

“Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh Kuasa Pengguna Anggaran,” ucap Charles saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/9). 

Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, seluruh permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan harus segera ditindaklanjuti serta mendapatkan solusi segera guna memperbaiki kelemahan yang selama ini menjadi permasalahan. “Data dan informasi yang kami dapatkan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini akan menjadi bahan masukan dan informasi untuk meningkatkan pengawasan penyaluran atau pelaksanaan program BSU,” tandas Charles. 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengakui telah mendapatkan banyak masukan dari BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, Serikat Pekerja, Dinas Tenaga Kerja serta dari instansi atau lembaga lainnya mengenai implementasi BSU.  “Disampaikan mereka, terkait BSU cukup lancar, hanya memang ada aspirasi terkait pekerja yang terkena PHK dan akan menjadi bahan rapat kami dengan kementerian, termasuk juga pengawasan kondisi ketenagkerjaan di Kabupaten Bekasi,” ucap Putih.  opi/sf

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)