Komisi IV Usul Lahan Bekas Karhutla Dapat Dimanfaatkan oleh Masyarakat

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dengan jajaran Kementerian LHK dan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai di Majalengka, Jawa Barat. Foto: Kiki/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mengusulkan agar lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal oleh anggota Masyarakat Peduli Api (MPA). Menurut Sutrisno, MPA bisa diberikan fasilitas seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau yang dikenal dengan ‘Bang Pesona’. 

Sutrisno menjelaskan KBR dimaksud adalah pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan. 

“Saya mengusulkan agar lahan bekas kebakaran ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal oleh anggota MPA,” kata Sutrisno usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan jajaran KLHK, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Bupati Majalengka, serta MPA, di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Jumat (24/9). 

Sementara diketahui, ‘Bang Pesona’ adalah bentuk upaya pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong agar masyarakat bisa menjalankan usaha Perhutanan Sosial hingga memberikan nilai tambah bagi produk mereka. Sehingga ekonomi masyarakat pun, akan mampu bertahan di saat melemahnya ekonomi global karena serangan pandemi Covid-19. 

“Hanya dengan cara seperti (pemanfaatan lahan oleh masyarakat) itu, lahan yang masih aman bisa teramankan, lahan yang terbakar bisa dilestarikan kembali. Jadi atensi bisa tercapai, uang negara juga bisa dihemat, tapi rakyat diberdayakan,” usul Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan itu menutup pernyatannya.   qq/sf

Komisi IV Soroti Pentingnya Perda Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka. Foto: Rizki/nvl

Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah (pemda) kepada masyarakat adat dalam membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. 

“Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Kunjungan Spesifik Panitia Kerja (Panja) RUU KSDAE Komisi IV DPR RI di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (24/9). 

Politisi Partai Demokrat itu menilai, masyarakat adat di Indonesia sangat memerlukan pengakuan hak terutama atas tempat tinggalnya. 

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI T.A Khalid mengatakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sangat penting karena memiliki kaitan erat dengan upaya melindungi ekosistem alam yang saat ini menjadi perhatian utama Komisi IV DPR RI. 

Diketahui Kabupaten Sukabumi telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat. Namun, kebijakan tersebut belum didukung dengan adanya perda yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.   rr/sf

 

Komisi IV Minta Pemerintah Cari Solusi Konkret Persoalan Pupuk

Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni bertukar cenderamata dengan Bupati Pandeglang. Foto: Fitri/nvl

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi yang cukup luas di sektor pertanian. Namun, seperti daerah lainnya di Indonesia, sektor pertanian di daerah yang dipimpin Bupati Pandeglang Irna Nurlina tersebut tak luput dari berbagai persoalan, di antaranya terkait kelangkaan pupuk, sulitnya petani untuk mengakses Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) melalui Kartu Tani hingga alsintan yang masih belum mencukupi. 

Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni menjelaskan, khusus persoalan pupuk, masih menjadi problematika yang dihadapi sektor pertanian. Pemerintah pun diminta untuk mencari solusi konkret atas hal itu. “Sebetulnya kunci dari kesuksesan produksi dan produktifitas pertanian itu kan di samping dari sisi irigasi, pupuk juga jadi kunci utama dalam rangka mewujudkan produksi dan produktifitas pertanian yang tinggi,” ucapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Ri ke Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (24/9). 

Melihat kondisi tersebut, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu merasa pemerintah perlu memberikan support atau bantuan kepada para petani agar dapat meningkatkan produksinya. “Kepada Dirjen (Kementerian Pertanian) terkait agar bisa memberikan bantuan alsintan, benih ikan dari KKP, serta bantuan-bantuan lain yang mungkin kami nilai dan kami rasa perlu diberikan kepada petani,” tuturnya. 

Tak serta merta melihat pentingnya bantuan untuk petani khususnya di Kabupaten Pandeglang, Nur’aeni menilai keterbatasan anggaran dari kementerian dan para stakeholder dikarenakan adanya recofusing anggaran selama pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam pemberian bantuan kepada petani. Legislator daerah pemilihan (dapil) Banten II itu merasa hal tersebut erat kaitannya dengan kuantitas bantuan yang diberikan. 

“Programnya sebetulnya ada, tapi keterbatasan inilah menjadi kendala. Kita mendorong juga, ke depan kalau Covid-19 segera berlalu, diharapkan para mitra kami dalam melakukan penyusunan rencana bisa kembali normal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dari program-program yang digulirkan nanti seperti pada alsintan, benih ikan, bibit maupun pupuk,” harap Nur’aeni kepada mitra kerja.   srw/sf 

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)