Komisi III Dukung Rakyat Raih Haknya Kembali

[Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam audiensi dengan Warga Bojong Koneng di ruang rapat Komisi III DPR RI. Foto: Andri/nvl]

 

Warga Bojong Koneng beserta tim kuasa hukum mengadu ke Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berkaitan dengan sengketa lahan melawan PT Sentul City. Sejumlah tim kuasa hukum bahkan menyinggung adanya beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan PT Sentul City. Menanggapi aduan tersebut Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, Komisi III DPR RI akan membela rakyat dari arogansi korporasi yang melakukan penyerobotan lahan.

 

"Kami Komisi III lintas partai akan membela rakyat apa lagi Bojong Koneng, support full di belakang rakyat. Mendukung rakyat, bagaimana meraih hak-haknya kembali," papar Habib dalam audiensi dengan Warga Bojong Koneng di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

 

Saat ini PT Sentul City menguasai kurang-lebih 4.100 hektare tanah di sana yang sebagian di antaranya hak milik warga. Sengketa muncul lantaran tanah milik warga Bojong Koneng mulai diakui sebagai milik PT Sentul City. Padahal tanah tersebut sudah digarap oleh masyarakat sejak 1942. Oleh sebab itu Habib menyarankan kepada Pimpinan Komisi III agar dilakukan audit kepada PT Sentul City berkaitan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimilikinya. Terlebih, jika HGB itu diambil dari Hak Guna Usaha (HGU) PTPN.

 

"Kita harus uadit Pak (Pimpinan Komisi III), kita cek lagi apakah sesuai benar dengan ketentuan hukum pengambil alihan tersebut dari HGU ke HGB. Kita audit lagi prosesnya. Apakah pemanfaatanya sesuai dengan ketentuan undang-undang kalau enggak, HGB bisa dibatalkan. Terkait keberadaan masyarakat, kita paham di setiap HGU pasti ada masyarakat disana, turun temurun apalagi di luar area HGU," jelas Habib.

 

Politisi Partai Gerindra itu pun menjabarkan, pada prinsipnya investasi harus memberikan manfaat bagi rakyat, namun demikian, berdasarkan penjelasan warga Bojong Koneng, yang dilakukan Sentul City justru sebaliknya. "Investasi harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, investasi apa pun. Terlebih lagi investasi perumahan, dia tidak boleh merusak kehidupan di sana, apa lagi sampai melakukan perampasan tanah, kemudian ada tidakan-tindakan yang melanggar hukum, itu bertentangan dengan  semangat-semangat investasi sebagaimana diatur dalam undang-undang," ungkap Habib.

 

Sejumlah warga di Desa Bojong Koneng masih mengalami tindak penggusuran dan intimidasi oleh Sentul City. Buntut tindakan sewenang-wenang disertai penyerobotan lahan oleh pihak PT. Sentul City melakukan penggusuran paksa. Bahkan mereka turut menguasai lahan tersebut secara paksa.

 

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan akan meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan. “Kalau ada yang seperti ini konkret saja, pengembang mana apartemen mana, biar kita minta aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap oknum-oknum tersebut," tandas politisi Partai Golkar itu.

 

Salah satu tim kuasa hukum yang mewakili warga Bojong Koneng, Hendarsam Marantoko, menyampaikan sejumlah klaim pelanggaran yang disebutnya dilakukan PT Sentul City. Hendarsam menjelaskan akar masalah yang terjadi terkait sengketa lahan di Bojong Koneng. Dia menyebut saat ini PT Sentul City menguasai kurang-lebih 4.100 hektare tanah di sana yang sebagian di antaranya hak milik warga.

 

"Permasalahan kami to the point aja Pak, saat ini PT Sentul City menguasai kurang-lebih 4.100 ha yang masuk SHGB atas nama Sentul City Pak. Saya, kami memegang kurang lebih, adanya blok lapangan tembak, ada kurang-lebih 15 hektare dengan belasan KK yang dikuasakan kepada kami itu didapatkan berdasarkan oper alih tahun 1999, itu asalnya dari girik di tahun 1979 atas nama Pak Sutomo, sejak pada tahun 1999, sejak kami menggarap, klien kami garap terus lakukan bayar pajak taat sampai saat ini," ungkapnya. (eko/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)