Kolaborasi dan Konsolidasi Internal BK DPR Diharapkan Hasilkan Kinerja yang Produktif

[Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat menghadiri FGD yang diselenggarakan oleh Puspanlak Setjen DPR RI. Foto: Nadya/nvl]

 

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, kolaborasi atau konsolidasi merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja Badan Keahlian. Dan konsolidasi internal merupakan hal yang utama bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) BK Setjen DPR RI dalam menyusun kinerja yang terbaik.

 

Demikian diungkapkan Sensi, sapaan akrabnya, usai menghadiri Focus Group Discussion  (FGD) yang diselenggarakan oleh Puspanlak Setjen DPR RI, dengan tema ‘Penguatan Kolaborasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Dengan Mitra Strategis dalam Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI’, dengan Keynote Speaker Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah, di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

 

"Konsolidasi internal itu kalau dalam perspektif Badan Keahlian, pertama terutama di Puspanlak itu sendiri, konsolidasi internal itu dalam arti menyusun sistem kerja yang bagus, SDM yang bagus.  Supaya ketika berkolaborasi dengan pihak luar, baik itu kementerian, lalu pusat-pusat yang lain, maka terjadi suatu proses kolaborasi dan bermitra. Jadi dua-duanya itu memang pada posisi yang sama levelnya sama," tutur Sensi.

 

Selain menekankan pentingnya konsolidasi internal yang merupakan pondasi awal sebelum berkolaborasi dengan kementerian/lembaga untuk mendapatkan posisi yang equal atau setara, Sensi pun menjelaskan, jika kolaborasi yang dijalankan tidak memiliki unsur kolaborasi dan bermitra, maka hal itu akan menimbulkan ketimpangan, sehingga DPR RI hanya sebagai penonton, dan tidak menghasilkan kolaborasi yang produktif dan sesuatu yang bermutu.

 

“Jadi kolaborasi yang bagus dan yang produktif adalah kolaborasi kalau semua pihak-pihak itu siapkan diri baik-baik untuk menghasilkan sesuatu baru yang lebih bermutu, sebab kalau tidak nanti kita cuma terima-terima saja tapi enggak bisa diapa-apain juga. Jadi kolaborasi itu menuntut konsolidasi dan penguatan dalam institusi kita sendiri, baru kita berkolaborasi yang lain dan kolaborasi itu yang bisa produktif. Kalau tidak berimbang, maka itu malah menjadi rusak," papar Sensi.

 

Terkait dengan fenomena saat ini dimana produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI kerap mendapatkan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Sensi pun mengakui bahwa hal tersebut benar terjadi. Oleh karenanya, ke depan dalam rangka pemantauan pelaksanaan undang-undang dirinya mengaku akan mengajak seluruh jajaran di bawahnya untuk lebih fokus lagi dan tajam terhadap output yang dihasilkan.

 

"Jadi misalnya fokus itu misalnya datang ke kementerian, kayak apa? Bagaimana pelaksanaannya selama ini? Ya kita dengar misalnya banyak ke masalah di masyarakat ya pasti bersumber dari peraturannya. Ada apa dengan peraturannya? Kenapa ini tidak dilaku-in? Jadi pertanyaan quote on quote, agak investigatif. Selama ini kita terlalu ilmiah seminar diskusi, tapi ke depan karena ini fungsi lembaga, mau tidak mau memang harus ada unsur investigasinya," pungkas Sensi.

 

Terakhir, Sensi setuju agar ke depannya Puspanlak BK DPR RI dapat menjalankan perannya lebih investigatif kepada K/L, agar DPR RI sebagai lembaga, memiliki nilai tawar yang kuat, karena hasil investigasi tersebut akan diserahkan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar disampaikan ke mitra kerja masing-masing. Dan hal ini akan segera dilaksanakan secara bertahap seiring BK DPR RI terus membenahi perbaikan mekanisme kerjanya.

 

FGD Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mengangkat tema ‘Peningkatan Kolaborasi Puspanlak UU dengan Komponen Alat Kelengkapan Dewan melalui Inovasi Penggunaan IT dan peningkatan  Koordinasi dan Integrasi kegiatan’, dan sesi kedua terkait tema ‘Pengaturan Materi Muatan Hukum dalam Berbagai Jenjang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia’. (ndy/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)