Kasus Covid-19 Menurun, Pembelajaran Tatap Muka Perlahan Dapat Dibuka

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily. Foto: Azka/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menilai penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia semakin baik, yang ditandai dengan angka kasus positif yang perlahan sudah mulai menurun. Hal itu memungkinkan untuk sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), khususnya di sekolah madrasah, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

“Dunia pendidikan secara perlahan harus sudah dimulai dengan hadir fisik, proses pendidikan tatap muka harus dilakukan dengan perlahan. Untuk sekolah harus menyediakan fasilitas standart protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pendeteksi suhu tubuh, dan juga ruang isolasi untuk siswa yang sakit,” ucap Ace usai pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala MAN Bandung Barat Saepuloh, dan perwakilan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, di Sekolah MAN Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (30/9). 

Politisi Partai Golkar ini menyebut, dalam program PTM, harus saling bersinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan Satgas Covid-19, agar bisa mengurangi risiko terpapar virus Covid-19, sehingga madrasah tidak menjadi klaster baru penyebaran Corona. “Kami meminta agar sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua dan satgas Covid-19 dijalankan dengan intens, agar setelah PTM di laksanakan, tidak menjadi klaster Covid-19 baru di dunia pembelajaran,’ pesan Ace. 

Di sisi lain, Ace mengapresiasi fasilitas MAN Bandung Barat, karena sudah cukup mendukung proses pembelajaran, dan didukung lingkungan yang bersih dan asri. Menurutnya, proses pembelajaran tatap muka sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Legislator dapil Jawa Barat II itu pun berharap ke depan lembaga pendidikan madrasah tidak kalah hebat dengan sekolah-sekolah umum lainnya.  azk/sf

Komisi VIII Akomodir Masukan Para Kyai Soal Revisi UU Pesantren

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Foto: Tiara/Man

Komisi VIII Dorong Percepatan Vaksinasi di Lampung

Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri didampingi Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI bertukar cenderamata dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Rumah Dinas Gubernur Lampung. Foto: Sofyan/nvl

Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung, sehingga herd immunity di masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai segera terbentuk. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini vaksinasi dosis pertama di Lampung baru mencapai 21,17 persen, atau sebanyak 1.407.067 orang yang sudah mendapatkan suntikan dosis pertama. Sementara Lampung menargetkan vaksinasi dosis satu sebanyak 6.645.226 orang. 

“Kunjungan kami dalam rangka memberikan dukungan dalam percepatan vaksinasi di Lampung. Kita tahu sendiri, Lampung merupakan salah satu daerah yang masih rendah vaksinasinya,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Lampung, di Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/9). 

Untuk mendukung percepatan vaksinasi di Lampung, Komang memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pihak terkait lainnya agar vaksinasi di Lampung terus dapat meningkat. “Kami segera berkoodinasi dengan Menteri terkait dan Presiden langsung agar vaksin di Lampung dapat terus ditingkatkan,” komitmen politisi PDI-Perjuangan itu. 

Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendesak agar vaksinasi di Lampung dapat terus meningkat, sehingga herd immunity bisa tercapai. Hingga saat ini, vaksinasi dosis pertama di Provinsi Lampung telah mencapai 21,17 persen, atau sebanyak 1.407.067 orang yang sudah mendapatkan suntikan dosis pertama.

Di sisi lain, Gubernur Arinal dalam paparannya menyampaikan bahwa Lampung sudah mengalami penurunan kasus penularan Covid-19 sebesar 50 persen selama 1 bulan terakhir, dan kini berada di PPKM Level 1.  sf

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Komisi VIII mengakomodir masukan dari para kyai, pengurus, dan pengasuh Pondok Pesantren terkait revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pasalnya menurut masukan yang didapat, terungkap banyak pasal yang tumpang tindih terutama menyangkut masalah pendanaan penyelenggaraan pesantren. 

“Saya mendapatkan masukan dari sejumlah kyai dan Forkopimda yang meminta dan menyampaikan pesan kepada saya agar UU Pesantren ini direvisi. Oleh karena itu Saya berharap Komisi VIII mengakomodir permohonan para kyai ini, karena tanggapan dari kalangan Ponpes setelah membaca dan mempelajari UU ini banyak yang tumpang tindih, terutama menyangkut masalah pendanaan,” jelas Abdul Wachid dalam Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (30/9). 

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, UU Pesantren bukan hanya semata-mata untuk memperkuat dan  meningkatkan pesantren. Dirinya berpendapat selama ini ponpes sudah berkontribusi bagi pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan berhasil menghasilkan para santri hasil didikan secara mandiri kepada negara. Hal ini menunjukkan eksistensi pesantren dalam berjuang untuk Indonesia. “Jadi saya dorong masukan dari para kyai dan ini harus direvisi,” pungkasnya. 

Anggota Komisi VIII DPR RI Anisah Syakur menuturkan, forum ini menjadi strategis untuk menentukan sikap bersama agar UU Pesantren bisa diterima semua pihak. “UU ini merupakan pemikiran-pemikiran dari manusia. Apa yang menjadi masukan-masukan dari para kyai, kita akan diskusikan kembali, tidak hanya di Jatim tapi nantinya kita akan gali masukan juga ke Ponpes lain, di Jateng, Jabar, agar UU Pesantren ini bisa diterima semua pihak,” tutup Anisah.  tra/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)