Jawa Timur Bisa Menjadi Contoh Penerapan 3T Covid-19

 
Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Foto: Eno/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menilai Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh untuk semua provinsi di Indonesia dalam Penerapan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) secara preventif untuk menghadang Covid-19. 

“Kami harapkan yang telah dilakukan oleh Jawa Timur bisa menjadi contoh untuk semua provinsi di Indonesia, sehingga kita bisa menghadang lewat preventif tracing dan testing,” ujar Meli, sapaan akrabnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Dinas Kesehatan Jatim, di Surabaya, Jumat (24/9). 

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu, keberhasilan Jatim dalam mengendalikan Covid-19 adalah melalui tracing dan testing, karena tidak semua daerah sukses dalam capaiannya. Bahkan Menteri Kesehatan mengatakan kendala dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 itu tidak bisa hanya tracing dan testing secara masif. 

“Jawa Timur bisa melakukan (tracing dan testing) itu, dengan cepat bisa pindah ke (PPKM) level 1 dari level 4, karena mereka membuat suatu komunikasi yang baik antara Pemda, Kemenkes, TNI, Polri dan masyarakat, serta koordinasi kemudian mereka memperbanyak sarana dan prasarana labnya,” apresiasi Meli. 

Meli mengatakan, Komisi IX DPR RI kerap mendesak Kemenkes untuk melaksanakan tracing dan testing secara masif. Karena dua langkah merupakan salah satu tindakan pencegahan. “Dan kalau sudah treatment, berarti sudah sakit, sudah masuk ke kuratif, sedangkan kita lebih baik mencegah daripada mengobati, tracing dan testing adalah jalan mencegah,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan II tersebut. 

“Kalau menurut data yang kami terima, petugas tracing sekaligus bisa melakukan testing, sehingga ini tercatat didata bahwa mereka melakukan tracing dan testing. Sehingga dengan berani mereka menyatakan mereka sudah (PPKM) level 1, dan ini bisa menjadi garis besar pengendalian Covid-19 di Indonesia, seandainya pusat bisa melaksanakan ini, memperbanyak lab,” pungkas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.   eno/sf

Pemda Harus Segera Ambil Tindakan Jika Ada Klaster PTM Terbatas

 
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Sekda Jawa Barat. Foto: Erman/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merespon dan bertindak cepat jika ditemukan klaster Covid-19 di sekolah selama penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. 

“Tentu ini harus direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah termasuk satgas dalam konteks melakukan testing dan tracing,” tegas Netty usai pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9). 

Netty menyebutkan selain menerapkan protokol kesehatan (prokes) pada PTM terbatas, percepatan vaksinasi Covid-19 pada anak usia sekolah juga perlu dimasifkan kembali oleh pemerintah daerah. “Tentu yang harus dilakukan sasaran vaksinasi pada anak sekolah usia 12-17 tahun,” tandasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti jika ada klaster PTM terbatas. Hal itu guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. 

“Salah satunya kita sesegera mungkin akan melakukan vaksinasi di usai 12 tahun. Kalau guru-guru sudah karena menjadi prioritas, tetapi anak-anak atau siswa-siswinya saya setuju ini juga perlu diperhatikan,” tegasnya.   es

Komisi IX Soroti Kebijakan Test PCR Petugas di Bandara Soetta

 
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati. Foto: Aisyah/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati menyoroti beberapa hal mengenai kebijakan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adalah mengenai tes PCR dan penggunaan APD untuk pegawai di bandara. Pihaknya mendapati informasi test PCR untuk para petugas bandara dilaksanakan satu bulan sekali. 

“Kami mengimbau (otoritas terkait) lebih sering lagi (melakukan PCR) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Yang kedua, kami juga menginginkan tugas yang berhubungan dengan penumpang itu memakai APD. Walupun memang bukan APD yang tertutup sekali seperti nakes, tetapi memakai pelindung diri,” kata Nurhayati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, di Tangerang, Banten, Jumat (24/9). 

Politisi PPP itu juga menemukan adanya kendala dalam validasi dokumen bagi pelaku perjalanan internasional. Menurutnya, terlalu banyak pos-pos validasi yang melelahkan bagi pelaku perjalanan internasional yang sudah bepergian selama belasan jam. Ia berharap agar ada sistem yang bisa mengintegrasikan secara sederhana, namun tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah juga mengatakan hal yang senada. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut sepakat bahwa proses yang harus ditempuh oleh pelaku perjalanan Internasional dinilai melelahkan karena harus menempuh waktu yang cukup lama dan harus menghadapi proses validasi yang cukup panjang. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadi penyebaran Covid-19. 

“Saya setuju dengan teman-teman bahwa prosesnya terlalu panjang, orang dari perjalanan jauh misalnya jalan 7-8 jam di pesawat, ada yang 12 jam. Begitu mendarat pasti lelah, jetlag, belum lagi menghadapi proses yang sangat panjang, belum lagi itu di waktu yang tidak pas. Kalau dari tim penanganan Covid-19 yang di bandara ini tidak ada mekanisme yang sederhana, justru di situ pada saat orang lelah, imunitas turun menjadi (potensi) tempat terinfeksinya (Covid-19). Saya sepakat bahwa harus cepat iya, tapi tidak harus ribet, mungkin ini bisa lebih disederhanakan,” saran Nur Nadlifah.  ais/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)