Integrasi Sistem Kesehatan Nasional Perlu Pertimbangkan Kesiapan Masyarakat

[Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Munchen/Man]

 

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengingatkan agar transformasi sistem kesehatan terintegrasi harus memperhatikan kondisi serta kesiapan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi rencana pemerintah melakukan transformasi digital pada sistem kesehatan nasional.

 

"Saya secara pribadi menyambut baik ide kreatif pak Menkes dan pak Dirut untuk menyatukan sistem sehingga semakin mudah melakukan pengecekan kesehatan. Cuman, saya ingin mengingatkan saja bahwa tidak semuanya masyarakat kita paham teknologi," kata Nur Nadlifah saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

 

Selain itu, Politisi dari F-PKB ini mengatakan, tidak semua masyarakat memiliki gawai yang mendukung untuk pengguna aplikasi tersebut. Karenanya, pemerintah perlu mengantisipasi kendala tersebut.

 

Dia menambahkan PeduliLindungi saat ini banyak digunakan untuk kegiatan rekam test covid-19, sertifikat vaksin serta tracing bagi pelaku perjalanan. "Sementara, data layanan kesehatan akan berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di kaki gunung atau di pelosok desa, sementara kalau mereka tidak memiliki supporting untuk akses aplikasi ini. Adakah solusi yang ditawarkan pak Menteri?" tegasnya.

 

Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah dapat menyiapkan solusi bagi masyarakat yang ingin berobat tapi belum memiliki gawai mumpuni atau akses terhadap teknologi tersebut.

 

"Ini saya rasa perlu dipikirkan pak Menteri, sehingga layanan aplikasi yang tujuannya mempermudah ini harus benar – benar mampu mempermudah. Saya mengingatkan kondisi masyarakat kita tidak semuanya mampu, mungkin tidak mampu beli kuotanya, tidak mampu punya gadget atau operasikan aplikasinya. Tolong dipikirkan betul dan apa solusinya manakala mereka tidak punya itu," imbuhnya. 

 

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkenalkan inovasi baru berupa platform pelayanan kesehatan yang bernama Indonesia Health Service (IHS). Kehadiran IHS diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan fasilitas kesehatan.

 

IHS akan menjadi single identification kesehatan pasien yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Hingga pada akhirnya, setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang berkesinambungan.

 

"Indonesia Health Services (IHS) ini merupakan suatu platform atau ekosistem yang bisa menghubungkan semua aplikasi – aplikasi di seluruh industri kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dinas kesehatan, industri kesehatan dan perusahaan – perusahaan lainnya," ujar Menkes Budi.

 

IHS juga nantinya terintegrasi dengan sebuah aplikasi yang bernama Citizen Health Application (CHA). CHA merupakan pengembangan PeduliLindungi menjadi aplikasi kesehatan umum. Nantinya, takkan sebatas mencakup status vaksinasi dan hasil tes Covid – 19. 

 

Kemenkes akan memaksimalkan penggunaan CHA yang nantinya aplikasi tersebut dapat dipegang oleh setiap masyarakat dan mencatat semua data kesehatan ataupun riwayat penyakit dari penggunanya.

 

"Sesudah Indonesia Health Services tadi, kita akan memaksimalkan penggunaannya bagi masyarakat, nah itu yang konsepnya dinamakan teman-teman di DTO sebagai Citizen Health Application. Jadi ini intinya adalah aplikasi yang dipegang oleh setiap masyarakat dan isinya semua data data kesehatan dia,” ungkap Budi. (ann/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)