Industri Makanan dan Minuman Belum Dioptimalkan

[Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. Foto: Runi/rni]

 

Komisi VII DPR RI menilai industri makanan dan minuman nasional selama ini belum dioptimalkan secara maksimal. Ini terlihat saat perang Rusia-Ukraina terjadi. Rantai pasok pangan global terganggu. Di sinilah mestinya industri makanan minuman di dalam negeri bergerak optimal memenuhi kebutuhan pangan.

 

Demikian mengemuka saat Komisi VII DPR menggelar rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dengan Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (27/6/2022). Distribusi pasokan pangan, baik makanan maupun minuman kini tersendat akibat perang Rusia-Ukraina. Susu, gandum, dan lain-lain mengalami kekurangan pasokan.

 

"Kami mencatat situasi global sangat memprihatinkan akibat perang. Rusia dan Ukraina pemasok pangan dunia termasuk China. Rantai pasok pangan dunia terganggu dan berpengaruh terhadap sektor-sektor lain," ungkap Sugeng. Ia lalu mencontohkan, pasokan pangan yang kini terganggu adalah susu dan gandum. Susu, misalnya, bahan bakunya terus menurun di dalam negeri, sehingga impor pun meningkat.

 

"Kontribusi bahan baku susu segar dalam negeri terus menurun dan menyebabkan kenaikan bahan baku susu impor dari 75 persen di 2017 menjadi 79 persen di 2021," urai politisi Partai Nasdem itu. Di sinilah mulai terlihat, pasokan terganggu. Sebetulnya bila industri makanan dan minuman di dalam negeri dioptimalkan, maka tak ada kekurangan pasokan, bahkan tak terganggu dampak perang.

 

Pengembangan industri makanan dan minuman nasional, sambung Sugeng, belum dimanfaatkan secara optimal dari hulu hingga ke hilir. Peran Dirjen IKMA Kemenperin pun jadi keniscayaan untuk digugah kembali, membangkitkan industri makanan dan minuman dalam negeri. (mh/aha) 

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)