Herman Khaeron Sebut BUMN Mesti Dukung Formula E Seperti MotoGP

[Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Azka/nvl]

 

Pelaksanaan ajang Formula E di Jakarta telah sukses digelar pada Sabtu (4/6/2022) kemarin. Namun demikian, pelaksanaan itu mengundang tanda tanya tentang tidak adanya keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mensponsori ajang balapan tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti keputusan BUMN untuk tidak mensponsori. Menurutnya hal tersebut merupakan suatu yang aneh.

 

Menurutnya, perlakuan BUMN tersebut memunculkan kesan yang politis. Pasalnya, ketika ajang balapan MotoGP di Mandalika beberapa waktu yang lalu, banyak BUMN yang mensponsori ajang itu. “Tentu bagi saya sangat aneh ketika tidak ada BUMN yang mensponsori terhadap perhelatan Formula E di Jakarta. Tentu ini kesannya menjadi politis gitu," ujar Herman dalam keterangannya kepada Parlementaria, Minggu (5/6/2022).

 

Politisi Partai Demokrat itu juga mendesak agar pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional. Terlebih, ajang balapan mobil listrik itu punya pesan untuk penggunaan mobil listrik yang akan digalakan di tanah air. "Formula E di dalamnya ada pesan bahwa ini adalah balapan mobil elektrik, mobil listrik yang juga Indonesia ke depan menggalakkan terhadap penggunaan mobil listrik,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut. 

 

Lebih lanjut, BUMN, kata Herman, harus menjadi pendorong terhadap kegiatan-kegiatan yg berskala internasional dan memberikan feedback yang positif baik terhadap korporasi maupun terhadap bangsa dan negara. "Ini adalah perhelatan negara Indonesia sehingga semestinya sama ketika bumn mendukung terhadap pelaksanaan MotoGP di Mandalika juga semestinya BUMN juga mendukung/mensponsori terhadap pelaksanaan Formula E di Jakarta," tandas Hero, sapaan akrab Herman Khaeron. (ann/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)