Heri Gunawan Yakini Kenaikan BBM Tidak Akan Kerek Inflasi

[Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Devi/nvl]

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meyakini rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dalam hal ini Pertalite dan solar, tidak akan mengerek inflasi secara signifikan. Sebab, ia meyakini andaipun harga BBM dinaikkan, maka pemerintah telah menyiapkan bantalan ekonomi agar menjaga daya beli masyarakat yang tetap menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi.

 

“Pun pemerintah juga dapat mengeksekusi program yang ada di APBN atau APBD untuk belanja barang, sehingga otomatis di sekitar belanja tersebut ikut berputar keuangannya. Mungkin ada kontraktornya, pekerjanya, akhirnya ekonomi pun bergulir,” ujar Hergun, sapaan akrabnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

 

Meskipun demikian, ia meyakini karena BBM adalah kebutuhan bersama, maka pemerintah tetap akan mengalokasikan untuk subsidi. Tetapi, jika kenaikan harga BBM tersebut diakibatkan karena situasi politik global, yaitu perang Rusia versus Ukraina, maka ia meyakini kenaikan harga minyak tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara. “Pastinya akan ada titik di mana energi itu akan stabil di harga tertentu,” imbuhnya.

 

Karena itu, politisi Partai Gerindra tersebut mengapresiasi rencana pemerintah yang akan bekerja keras untuk menahan inflasi pada 2023 sebesar 3,3 persen. Kerja keras pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah tersebut, diyakini akan meredam inflasi tetap dalam rentang yang telah disepakati bersama yaitu 2-4 persen.

 

“Saya juga yakin pemerintah memiliki beberapa catatan. Saya juga mengapresiasi kalau pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi di antara 5,3-5,9 persen pada 2023. Tetapi kalau itu susah dicapai berarti pemerintah harus kerja keras untuk berikan subsidi,” tutup Hergun. (rdn/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)