Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan memukul banyak sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Tak terkecuali bagi maskapai pelat merah seperti Garuda Indonesia. Dalam sejarahnya, maskapai yang didirikan oleh masyarakat Indonesia (Aceh) dengan cara patungan tersebut, kini memiliki utang perseroan yang terus menumpuk hingga Rp 70 triliun, dan terus bertambah Rp 1 triliun per bulannya.
Berbagai upaya dilakukan agar Garuda ‘terbang’ kembali. Mulai dari renegosiasi dengan lessor, restrukturisasi utang usaha, hingga rencana rasionalisasi ribuan karyawan dengan cara pensiun dini. Meskipun demikian, jika opsi-opsi tersebut tidak berhasil, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia menegaskan bukan tidak mungkin flag carrier ini akan dipailitkan.
TANGGAPAN KOMISI IV DPR RI
Saya di Fraksi Nasdem menolak dana talangan untuk Garuda. Kami lebih setuju Penyertaan Modal Negara. Karena, pertama, dari sisi finansial juga tidak wajar, debt to equity ratio-nya sudah tinggi kita kasih pinjaman. Kedua, negara juga bukan bank yang bisa kasih pinjaman. Maka, memang Penyertaan Modal Negara yang lebih tepat dengan seluruh konsekuensinya. 
Penerbangan Garuda yang ke luar negeri, setop semuanya. Wong masih Covid-19 kok! Ngapain sih Garuda ke luar negeri, ke tempat-tempat yang tidak menguntungkan itu. Jadi, dari manajemen Garuda sendiri yang harus memikirkan efisiensi. Udah keadaan collapse begini, masih ada penerbangan ke luar negeri, lessor masih dibayar. 
Saya mendukung aksi korporasi untuk terus melakukan renegosiasi dengan para lessor yang mudah-mudahan nanti ketemu titik tengahnya di mana yang memudahkan dan kemudian memberikan keuntungan bagi Garuda, sewanya bisa diturunkan dan Garuda tetap bisa berjalan. DINAMIKA PARLEMEN menghadirkan pandangan, masukan, serta advokasi Anggota DPR terkait isu-isu aktual sebagai wujud implementasi fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.
