Ego Sektoral, Penyebab Basis Data Kependudukan Belum Terintegrasi

Foto bersama Tim Kunspek Komisi II DPR RI Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dengan jajaran Pemerintah Kota Bekasi. Foto: Ridwan/nvl

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai ego sektoral di masing-masing kementerian/lembaga (K/L) menjadi penyebab belum terintegrasinya basis data kependudukan di masyarakat. Menurut Doli, persoalan ini selalu menjadi masalah klasik di Indonesia karena belum punya sistem dan pengelolaan basis data yang terancang dengan baik. 

“Setidaknya (data) belum terintegrasi. Jadi, masih ada ego sektoral database kependudukan kita. Misalnya, Kemensos punya Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) sendiri yang bicara tentang soal data kependudukan yang dilihat dari kemiskinan. Di Kementan punya database sendiri yang berkaitan dengan klasifikasi pertanian seperti apa. BPS juga sama,” jelas Doli saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Pengawasan Implementasi KTP Elektronik (e-KTP) ke Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/10). 

Karena itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menjadi leading sector yang melakukan proses pengintegrasian data kependudukan. Bukan karena mitra Komisi II DPR RI, namun, tegas Doli, Kemendagri memiliki basis data lengkap masyarakat mulai dari pencatatan kelahiran hingga kematian, serta memiliki aparat hingga tingkat bawah koordinasi secara vertikal. 

“Itulah masalahnya karena tidak terintegrasi. Kalau ada bencana pasti kita ribut, karena ada penduduk yang merasa punya hak tapi tidak dapat bantuan, tapi ada yang merasa tidak berhak malah dapat bantuan. Itu ujung-ujungnya adalah database kependudukan. Sama dengan soal pemilu, yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap). Terus aja kalau mau Pemilu ribut masalah ini,” tambah Doli. 

Untuk menyelesaikan persoalan data kependudukan yang berlarut-larut ini, Doli mengajukan dua usulan pembenahan sistem yang terintegrasi, valid, dan sistematis ini. Pertama, membangun badan khusus berada di bawah presiden langsung yang menangani basis data kependudukan. “Kedua, kalau tidak bangun badan khusus tersebut seharusnya (pengelolaan basis data kependudukan terpusat) ada di Kemendagri,” pesan legislator dapil Sumatera Utara III itu. 

Diketahui, sejak 2009, Kemendagri membuat e-KTP bagi setiap penduduk Indonesia untuk memiliki dokumen kependudukan tersebut. Selama ini, e-KTP telah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada, sensus penduduk, dasar perhitungan DAU-DAK-Dana Desa, verifikasi data bansos dan subsidi, hingga verifikasi dan validasi data dalam pelayanan publik. Sampai saat ini, tidak kurang dari 2.258 lembaga telah memanfaatkan data kependudukan sebagai instrumen untuk verifikasi kependudukan.  rdn/sf

Luqman Hakim Apresiasi Disdukcapil Kota Bogor Atasi Peretasan Server

Foto bersama Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pemkot dan Disdukcapil Kota Bogor. Foto: Taufan/nvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim ini mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor yang mampu bergerak cepat menangani permasalahan peretasan server Disdukcapil sehingga pelayanan tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan. Ia juga menilai, Disdukcapil Bogor telah menghadirkan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

“Kita ke Bogor ini karena kinerja dari Disdukcapilnya juga bagus apalgi ditambah permasalahan hacker itu mereka tetap mampu menghadirkan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya gangguan,” Luqman saat pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pemkot dan Disdukcapil Kota Bogor di Kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (4/10). 

Politisi PKB ini mengatakan, data kependudukan merupakan informasi penting yang harus dirahasiakan. Ia menyayangkan adanya dugaan peretasan atau pembobolan server tersebut dan meminta Disdukcapil Kota Bogor memperkuat sistem server dan pengamanan guna mengantisipasi kejadian serupa. 

“Kita menyayangkan kejadian pembobolan data Disdukcapil Kota Bogor oleh hacker. Untuk itu, kita dari Komisi II DPR RI melakukan kunjungan langsung ke sini untuk melihat bagaimana perkembangan penangannya,” ucap Luqman.  tn/es

Awasi Program e-KTP, Komisi II Kunjungi Pemkab Tangerang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Foto: Agung/nvl

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) dan data kependudukan di Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, dalam kunjungan kali ini pihaknya ingin mengetahui permasalahan dihadapi pemerintah daerah terkait e-KTP.  

“Kami ingin tahu problem apa yang dihadapi. Sebab, KTP itu kan penting karena berkaitan dengan basis utama kepentingan masyarakat,” ujar Saan saat pertemuan di Kantor Bupati Tangerang, Banten, Senin (4/10). 

Ia menambahkan, banyak klaster pelayanan yang membutuhkan KTP mulai dari bantuan sosial hingga kepentingan administratif lainnya. Selain itu kartu penduduk tersebut juga membantu penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah seperti pelaksanaan pemilihan umum dan dasar perhitungan DAU, DAK serta dana desa. Adapun dari temuan kunker Komisi II masih terdapat beberapa permasalah yang menghinggapi pengadaan e-KTP di Kabupaten Tangerang.  

“Seperti ada ribuan yang datanya belum terekam dan e-KTP belum tercetak. Sementara sarana pendukung berupa mesin perekam dan pencetak juga sebagian nesar rusak. Itu karena barangnya memang hibah sejak tahun 2012. Sementara pemda sempat tidak bisa melakukan penghibahan pengadaan mesin terkait e-KTP,” jelas Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI itu.  

Mengenai temuan ini, Saan memastikan pihaknya akan menindaklanjuti ke kementerian terkait yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami juga berharap pemda jangan hanya berharap pada hibah pusat saja. Karena sekarang sudah ada kewenangan pengadaan barang perekam dan pencetakannya di daerah, sebab kembali lagi hal ini juga berkaitan dengan kepentingan daerah itu sendiri,” pungkasnya.  ah/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)