Dukung Budi Daya Mangrove untuk PNBP dan Kesejahteraan Nelayan

[Ketua Tim Kunspik Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke kawasan Taman Mangrove ‘Ketapang Urban Aquaculture’ yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Senin (28/11/2022). Foto: Galuh/Man]

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke kawasan Taman Mangrove ‘Ketapang Urban Aquaculture’ yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kunspik bertujuan untuk melihat bagaimana perawatan tanaman mangrove dan dampak kebermanfaatan mangrove agar bisa berdampingan dengan masyarakat nelayan. Sehingga, hal itu dapat memberi manfaat tidak hanya untuk menjaga lingkungan namun juga kesejahteraan (sosial ekonomi).

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kunspik Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia menilai adanya Taman Mangrove seperti yang ada di Desa Ketapang ini dinilai dapat menjadi salah satu support yang baik untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Indonesia.

“Apabila pemerintah konsisten, saya mempunyai keyakinan (budi daya bahwa ini akan menjadi salah satu support yang baik untuk PNBP bagi negara kita. Terlebih lagi dengan Perpres 98 tahun 2021 tentang Nilai Jual Karbon. Nah, mungkin hal ini yang akan kita bunyikan di Rapat (Komisi VI) dan semoga pemerintah bisa bekerja sama dengan baik, bagaimana kita catch up (mengejar) untuk PNBP kita ke depan,” tutur Kiki sapaan akrabnya pada Parlementaria, Senin (28/11/2022).

Riezky juga menilai Taman Mangrove di Desa Ketapang itu menjadi salah satu bukti konkret bagaimana pemanfaatan tanaman mangrove untuk memperbaiki lingkungan pesisir karena abrasi. “G20 kemarin kan di Bali, oke lah ya (untuk menunjukkan kepada dunia). Ini kan maksudnya the other side dari Indonesia yang bisa kita perlihatkan. Bagaimana pemanfaatannya (tanaman mangrove) dari mulai buahnya, daunnya. Jadi, dari hal-hal yang seperti ini harus kita perjuangkan, baik dari kabupaten sendiri, provinsi juga apalagi di Komisi IV,” tegasnya.

Sebagai penyempurnaan terhadap tempat konservasi sekaligus ekowisata mangrove tersebut, Politisi Partai Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap nantinya akan dipasang net (jejaring) pada aliran sungai untuk menjaring sampah dan tempat sampah kecil di setiap lekuk jalan. Perlu juga pemasangan papan informasi kecil mengenai jenis dan manfaat dari setiap tanamanan yang ada yang dapat mengedukasi pengunjung, terutama anak-anak.

“Ini hal-hal yang bisa untuk menjadi penyempurnaan ke depan. Mungkin juga ke depannya ini bisa jadi daerah juga bisa memungut (pembayaran), ini harus lho untuk maintenance di sini. Karena kalau ini untuk dibebanin ke kabupaten/kota takutnya ini berat,” jelasnya.

Terakhir, legislator dapil Sumatera Selatan I itu berharap pemerintah untuk konsisten terhadap pengembangan Taman Mangrove terutama di daerah pesisir Indonesia. Yaitu, konsisten untuk benar-benar mau bangkit secara ekonomi dengan membudidayakan tanaman mangrove tersebut.

“Karena kalau benar-benar dikembangkan ini ada dua sisi (keuntungan). Yang pertama, secara PNBP, dapat (keuntungan) tapi konservasi juga dapat. Nah ini bisa menjadi pilot project, Bali sudah, Banten sudah. Karena kita harus akui bahwa kita ini daerah kepulauan yang berarti pesisirnya banyak,” pungkasnya. •gal/rdn

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)