Diah Dorong Pengembangan Ekosistem Halal di Indonesia

[Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Runi/nr]

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Salah satunya, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses sertifikasi halal.

“Untuk kita ekosistem halal juga penting, selama ini potensinya diambil negara lain, Thailand, Korea, Malaysia sudah lebih maju mengembangkan ekosistem halal ini, dan kita ini membuat perundang-undangan salah satunya tentang jaminan produk halal, tapi memang secara infrastuktur di lapangan baik kelembagaan maupun SDM itu belum terbangun baik. Ini menurut saya tantangan sendiri bagi Indonesia,” kata Diah melalui rilis yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.

Pengawasan untuk terjaganya kualitas makanan halal, lanjut Diah, merupakan hal yang penting dalam mengembangkan ekosistem halal yang saat ini. “Ini sangat penting juga menjaga kualitas makanan kita. Ini salah satu pemahaman tentang bagaimana makanan berkualitas baik pengawasan dari BPOM. Standar halal ini salah satu juga konsekuensinya adalah makanan sehat, yang berkontribusi terhadap kualitas makanan termasuk kesehatan masyarakat dan mungkin tingkat gizi masyarakat,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini.

Untuk itu, kata Diah, perlu menjadi perhatian dalam penyajian kualitas makanan di masyarakat dan ini memang menjadi tanggung jawab bersama. “Jadi menarik korelasinya dari pengembangan ekosistem halal, juga menyangkut ke dampak dari makanan yang tidak berkualitas terhadap kesehatan masyarakat yang cenderung misalnya tingkat hidup banyak permasalahan penyakit dari konsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan tidak sehat. Dan ini tantangan sendiri bagi industri halal kita,” terangnya.

Diah juga berharap produk-produk atau industri halal Indonesia nanti tidak kalah dalam pengembangan ekosistem halal dengan negara-negara Asean lainnya. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. “Kita berharap pemerintah bisa segera tanggap, merespon tidak hanya programnya itu sertifikasi halal, tapi juga pengembangan kelembagaan dan SDM. Karena kalaupun banyak yang daftar sertifikasi halal, kalau tidak ada SDM-nya, masyarakat susah akses, antre, lama prosesnya. Padahal ini salah satu kriteria untuk bisa memasuki pasar yang lebih kompeten,” tutupnya. (rnm/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)