Charles Honoris: Upaya Percepatan Vaksinasi Perlu Digenjot

[Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto : Mentari/mr]

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan bahwa upaya percepatan vaksinasi Covid-19 perlu digenjot. Sebab, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, vaksinasi merupakan strategi yang paling efektif dalam menghadapi pandemi, utamanya di tengah munculnya berbagai varian baru, salah satunya Omicron.

 

“Selama lebih dari hampir dua tahun, dan berbagai macam upaya pembatasan pun sepertinya sulit untuk menghadang berbagai penyebaran varian baru dari Covid-19. Oleh karena itu sekali lagi percepatan upaya vaksinasi harus segera dilakukan agar masyarakat Indonesia memiliki perlindungan dari sakit keras, perlindungan dari kematian dan ini harus dipercepat dan segera dilakukan oleh pemerintah,” jelas Charles saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2021).

 

Lebih lanjut Charles menilai, pemberian vaksin booster merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu vaksin booster perlu diberikan kepada masyarakat secara gratis tanpa diskriminasi apapun untuk memastikan rakyat Indonesia secara keseluruhan memiliki perlindungan terhadap Covid-19.

 

“Kalau (vaksin booster) tidak diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, tidak sedikit mungkin di antara masyarakat kita yang  tidak mau di-booster dan bisa membahayakan kesehatan publik secara umum. Oleh karena itu sekali lagi pemberian booster secara gratis bukan dilakukan untuk kepentingan kelas menengah atau yang mampu tetap dikasih gratis, tapi inikan kita berbicara soal kesehatan publik soal kesehatan masyarakat sehingga secara keseluruhan masyarakat Indonesia memiliki perlindungan terhadap Covid-19," sebutnya.

 

Selain itu, dalam menghadapi varian baru Omicron, legislator dapil DKI Jakarta III ini mengatakan bahwa pemerintah harus mengubah pola dalam menentukan kebijakan. Seperti dalam menentukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan angka keterisian rumah sakit, sehingga nantinya fasilitas kesehatan tidak mengalami kelumpuhan.

 

"Apabila misalkan keterisian rumah sakit meningkat, maka level PPKM harus dinaikkan, apabila memang keterisiannya turun, maka level PPKM bisa diturunkan kembali sehingga kegiatan masyarakat bisa berjalan seperti biasa, namun kembali lagi sekarang yang harus dipastikan adalah ketersediaan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan apapun yang dibutuhkan untuk menghadapi lonjakan kasus ini," tambahnya. (bia/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)