Charles Honoris Desak Pengusutan Permainan Karantina PPLN

[Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: Mentari/nvl]

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak aparat penegak hukum untuk dapat segera mengusut dugaan keterlibatan sejumlah petugas dari berbagai tingkatan dalam permainan oknum bisnis karantina di pintu-pintu masuk Indonesia. Permintaan itu ia sampaikan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meminta Kapolri untuk mengusut tuntas usai menerima aduan dari Warga Negara Asing (WNA) yang menjalani masa karantina saat tiba di Indonesia.

 

"Pihak penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan keterlibatan oknum petugas dari berbagai tingkatan terkait dengan adanya indikasi permainan karantina," kata Charles dalam keterangan pers yang diperoleh Parlementaria, Rabu (2/2/2022).

 

Sebelumnya dikabarkan, politisi PDI-Perjuangan itu mengaku, menerima pengaduan dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tentang dugaan indikasi permainan oleh oknum petugas. Belum pula kondisi di beberapa fasilitas isolasi bagi pelaku perjalanan dinilai masih buruk. Bahkan, kata Charles, berdasarkan beberapa video yang dibuat oleh pelaku perjalanan telah mengungkap kondisi fasilitas buruk pelayanan karantina wisatawan mancanegara.

 

Lebih lanjut Charles menambahkan, temuan-temuan itu sudah disampaikan komisi kesehatan DPR kepada Satgas Penanganan Covid-19 dan berharap bisa segera ditindaklanjuti. "Kami berharap tentunya instruksi Presiden harus ditindaklanjuti dengan serius," kata legislator dapil DKI Jakarta itu.

 

Dalam pemberitaan sebelumnya, dikabarkan Presiden Jokowi mengaku mendapatkan sejumlah komplain dari WNA yang menjalani masa karantina saat tiba di Indonesia dan kemudian menginstruksikan Kapolri agar mengusut dugaan permainan karantina di pintu-pintu masuk Indonesia. (ah/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)