Capaian Opini WTP LKKL Mencapai 95 Persen Dan Telah Melampaui Target

[Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Jaka/nvl]

DPR RI menerima penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2022 oleh BPK. BPK juga menyampaikan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 telah mencapai sebesar 95 persen atau telah melampaui target 92 persen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun berterima kasih kepada Ketua dan anggota BPK RI serta jajarannya atas IHPS dan LHP Semester I Tahun 2022 yang disampaikan BPK RI. “Maka hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi dewan khususnya komisi-komisi DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing,” tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat yakni, satu LKKP Tahun 2021 dengan opini WTP, 85 LKKL Tahun 2021 dengan opini 81 LKKL WTP dan empat LKKL dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Empat Kementerian/Lembaga tersebut yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

“Satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 dengan opini WTP, 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Pengelola Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran (BA) BUN pada kementerian/Lembaga terkait, tidak diberikan opini. Serta 39 laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2021 dengan opini 38 WTP dan 1 WDP,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun.

BPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat laporan keuangan badan lainnya yakni, LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji. Keempat badan ini mendapatkan opini WTP pada laporan keuangannya. (gal/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)