Capai Target Imunisasi, Komisi IX Desak Kemenkes Ambil Teroboson

 
[Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran. Foto: Mentari/nr]

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mengambil terobosan dalam pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) untuk mencapai target nasional tahun 2022 dan 2023. Terobosan tersebut, salah satunya, melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk memasukkan capaian vaksinasi BIAN dan BIAS sebagai bagian dari kinerja pemerintah daerah untuk mendapatkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Raker tersebut guna membahas lanjutan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 yakni peningkatan capaian program BIAS dan BIAN, program penguatan pelayanan kesehatan rujukan, dan penguatan pelayanan kesehatan primer melalui screening dan revitalisasi fungsi Puskesmas.

“Kemudian perencanaan yang lebih matang terkait jadwal imunisasi BIAS disesuaikan dengan kalender akademik. Selanjutnya (perlu adanya) jaminan ketersediaan vaksin untuk program BIAN dan BIAS melalui e-katalog tepat waktu. Dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan serta peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada tenaga kesehatan, kader, dan orang tua,” kata Charles.

Politisi PDI-Perjuangan itu melanjutkan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mempriortitaskan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan memperhatikan seluruh masukan Anggota Komisi IX DPR RI, termasuk melakukan pendayagunaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan sub-spesialis, serta pemenuhan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan

Kemudian, masih kata Charles, dalam rangka percepatan upaya transformsi pelayanan primer, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperkuat peran Puskesmas dengan melakukan pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, dan menyediakan alat diagnostik sederhana di Puskesmas, khususnya Point of Care Testing (POCT), untuk memastikan keberlajutan program skrining layanan primer.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan capaian imunisasi pada anak yang digenjot dengan program BIAN. Program ini ditujukan untuk meningkatkan capaian imunisasi pada anak pasca pandemi Covid-19. Budi menjelaskan capaian imunisasi campak dan rubella jauh lebih tinggi di daerah Jawa-Bali. Tercatat jumlah penerima imunisasi tambahan campak dan rubella sebanyak 9.236.593 atau 97,9 persen dari target.

Sementara penerima imunisasi tambahan campak-rubella di luar Jawa-Bali masih rendah dari target. Penerima imunisasi di luar Jawa-Bali sebanyak 17.287.803 atau 63,9 persen dari target nasional. Program imunisasi polio ini masih rendah di luar Jawa-Bali. Penerima imunisasi Oral Polio Vaccine (OPV) hanya mencapai 33,6 persen dari target atau sekitar 492.034 anak. Sementara penerima vaksin polio IPV sebesar 23,8 persen atau 546.111 orang. •sf/rdn

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)