Yulian Gunhar Desak Revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 terkait Produksi Migas

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar. Foto: OJI/PDT
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar. Foto: OJI/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi kebutuhan untuk dilakukan akselerasi dan optimalisasi guna peningkatan produksi migas nasional. Menurutnya, makin menurunnya lifting migas belakangan ini, harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk segera merampungkan revisi UU Migas, demi meningkatkan produksi migas.

“Tingkat produksi migas secara nasional sudah saatnya ditingkatkan. Mengingat belakangan terus menurun. Pada 2020, lifting migas mencapai 707.000 barel per hari. Di tahun 2021 hanya sebesar 630.000 barel per hari. Sedangkan di 2022 realisasi lifting minyak hingga 30 September baru mencapai 610,1 ribu barel per hari,” kata Gunhar dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Senin (14/11).

Selain itu, urgensi disahkannya revisi UU Migas ini juga demi memperkuat tata kelola hulu migas di Indonesia, antara lain dengan memperjelas kelembagaan SKK Migas. Sebab, menurut Politisi PDI Perjuangan ini, payung hukum saat dibentuknya SKK Migas hanyalah Peraturan Presiden (PP) yang dinilai tak cukup berkekuatan hukum, sehingga bisa setiap saat dibubarkan.

“Komisi VII sejauh ini sudah mempelajari DIM dalam draf RUU Migas ini, yang salah satunya bertujuan mencari bentuk lembaga definitif bagi SKK Migas. Di mana selama ini keberadaan dan efektivitas lembaga itu perlu dikaji kembali,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu.

Legislator Dapil Sumatera Selatan II itu menambahkan, di dalam revisi UU Migas terdapat beberapa opsi model lembaga pengelolaan terkait hulu migas, yang nantinya dapat diterapkan untuk menggantikan posisi SKK Migas saat ini, agar makin kuat dalam melaksanakan tata kelola hulu migas di Indonesia, demi meningkatkan produksi migas nasional.

“Demi memperkuat tata kelola hulu migas dan dampaknya bagi peningkatan produksi nasional, maka perlu dikaji kelembagaan SKK Migas. Antara lain dengan dibubarkan atau dilebur, serta diletakan di bawah Kementerian ESDM, namun tentunya dengan menambahkan institusi baru di Kementerian ESDM atau Dirjen Migas,” kata Gunhar. •sf/aha

KOMISI VII SEJAUH INI SUDAH MEMPELAJARI DIM DALAM DRAF RUU MIGAS INI, YANG SALAH SATUNYA BERTUJUAN MENCARI BENTUK LEMBAGA DEFINITIF BAGI SKK MIGAS.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)