Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menuturkan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum terlalu efektif. Karena posisi jembatan timbang yang memang berada di ruas jalan Nasional tidak dapat menjangkau kendaraan-kendaraan bermuatan berat yang melalui jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota, sehingga akhirnya jalan-jalan tersebut lebih mudah rusak.
Saat mengikuti Kunspek Komisi V DPR RI ke UPPKB Kabupaten Serang, Banten, Kamis (2/12), ia juga juga menyoroti sumber daya manusia serta teknologi yang ada di UPPKB. Ke depan, ia meminta harus ada evaluasi dan dibuatkan formula yang tepat terkait keberadaan jembatan timbang.
“Memang problemnya mulai dari SDM di unit sebesar ini hanya ada satu pegawai yang berstatus PNS selebihnya itu pegawai kontrak. Di sisi lain, tidak boleh ada pembatasan orang untuk memanfaatkan jalan tapi harus dicari formula yang tepat agar jalan ini bisa di manfaatkan semaksimal mungkin mampu menahan beban yang besar dengan ukuran yang juga besar tapi juga tidak merusak jalan. Saya kira ini akan kami evaluasi dalam UU LLAJ,” paparnya.
Sementara Angggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menilai kondisi pelayanan UPPKB Cikande ini justru sangat memprihatinkan. Menurutnya, ini adalah cerminan dari jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia. “Karena tentu harus dibarengi dengan kemampuan personal dan peralatan yang memadai. Kalau petugas lapangan saja sangat terbatas, bagaimana caranya bisa memantau dengan sekian ratus ribu kendaraan yang harus mereka awasi,” kata politisi Partai PPP itu. ndy/es
Tambah Komentar