Workshop BK Setjen DPR Bertujuan Tingkatkan Kapasitas Agenda Parlemen

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Kresno/Man

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop dengan tema ‘Human Rights and Gender Perspective in Legislative Agenda’. Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul mengungkapkan ada lima isu yang selalu menjadi landasan dalam pembahasan undang-undang. Menurutnya melalui acara workshop series ini, diharapkan para pejabat fungsional BK Setjen DPR RI dan para tenaga ahli memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menilai isu tersebut. 

“Lima isu ini, Pancasila, HAM, gender, disabilitas, dan sistim pemerintahan, harus dan selalu muncul dalam undang-undang. Maka kita selalu memberikan perhatian, meningkatkan kapasitas, untuk menilai isu itu,” jelas Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul di ruang rapat Kepala BKD, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4). 

Dia berharap melalui workshop ini bisa meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman para pejabat fungsional BKD dan tenaga ahli semakin sensitif dan responsif dengan persolan HAM dan gender dalam pembuatan naskah akademik, undang-undang, dan draf RUU. 

“Para pejabat fungsional BKD termasuk juga para tenaga ahli perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk mereviu berbagai kebijakan, yang kemudian disampaikan kepada Dewan, baik dari prespektif gender maupun HAM,” papar Sensi. 

Menurutnya workshop bertujuan untuk meningkatkan kapasitas agenda parlemen, bisa dalam agenda pembuatan undang-undang, bisa dalam penetapan APBN, bisa juga agenda pengawasan. 

“Kita berharap dengan adanya workshop ini, pemikiran yang berkaitan dengan isu gender dan human right ini semakin diperhatikan oleh DPR. Baik produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Keahlian, maupun secara langsung yang dihasilkan oleh Anggota Dewan, baik legislasi, anggaran, dan juga pengawasan,” ungkapnya.  eko/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)