Usaha Penyelesaian Konflik Pertanahan harus Perhitungkan Berbagai Aspek

 
Pertemuan Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR dengan Pemprov Jatim dan Kanwil BPN Jatim. Foto: Dep/nvl

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun yang lama dan terjadi dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun nonhukum. 

Demikian disampaikan Ketua Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR Junimart Girsang dalam agenda pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Polda Jatim, Kajati Jatim, dan Pejabat Kementerian ATR/BPN Jatim di Kota Surabaya, Selasa (7/9). 

“Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu. 

Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, lanjut Junimart, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan. 

Ditegaskannya, masalah konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa dan negara ini karena tidak kunjung ada penyelesaiannya. Masalah ini bukannya semakin mereda tetapi justru semakin bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan-tindakan anarki yang merugikan semua pihak. 

“Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan terjadi sehingga masalahnya semakin berlarut-larut yang kemudian menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak  mudah lagi dipecahkan. Hal ini menjadi perhatian Panja Permasalahan Agraria Komisi II DPR RI yang tugasnya membidangi pertanahan,” tandas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. 

Junimart menyampaikan, Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Jatim ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang tindak lanjut penanganan penyelesaian kasus-kasus tanah, khususnya yang melibatkan praktek mafia tanah yang terjadi di wilayah Jawa Timur.  dep/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)