Tujuh RUU Provinsi Sulawesi dan Kalimantan Disetujui Menjadi Usul Inisiatif DPR

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Foto: Arief/Man

Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Sulawesi dan Kalimantan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar yang memimpin Rapat Paripurna tersebut, sebelumnya menanyakan kepada para Anggota DPR yang hadir untuk mendapatkan persetujuan terhadap tujuh RUU tersebut. 

“Kesempatan ini saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR?” tanya Muhaimin dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10). Seluruh Anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju terhadap tujuh RUU Provinsi Sulawesi dan Kalimantan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.   

Tujuh RUU Provinsi itu adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan,  RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. 

Sebelum diambil keputusan terkait persetujuan tujuh RUU tersebut, telah dilakukan penyampaian pendapat fraksi-fraksi yang dilakukan secara tertulis. Penyampaian secara tertulis ini dilakukan dalam rangka menaati protokol kesehatan untuk mempersingkat pertemuan sehingga mencegah penyebaran virus Covid-19.

Selain persetujuan tujuh RUU tersebut, Rapat Paripurna kali juga membahas perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana serta RUU tentang Aparatur Sipil Negara.  rdn/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)