TKA di Labuan Bajo Harus Patuhi Undang-undang

Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meninjau BLK Komodo di NTT. Foto: Naefuroji/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan pemerintah terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wakil rakyat, pihaknya meminta pemerintah agar semua TKA di Labuan Bajo harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dokumen yang lengkap. 

“Harus ditertibkan, semua tenaga kerja asing harus ikuti aturan undang-undang yang berlaku. Itu ada aturannya, pemerintah harus lakukan pengawasan. Ini salah satu hal yang kami bicarakan (dalam kunker ini),” kata Melki, sapaan akrabnya, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Labuan Bajo, NTT, Senin (12/4).

Saat ditanya tentang keberadaan TKA di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo, dirinya menegaskan dokumen TKA harus menjadi perhatian penting agar tidak ada penyalahgunaan. Selain itu upah atau gaji tenaga kerja juga jangan sampai jenis pekerjaannya sama, tetapi TKA digaji lebih besar daripada tenaga kerja lokal. 

“Keberadaan BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Manggarai Barat. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja di Labuan Bajo dan kami dorong untuk dikembangkan dan dilengkapi dengan pelatihan kepariwisataan sesuai kebutuhan sebagai destinasi wisata super prioritas,” urai politisi Partai Golkar itu. 

Sedangkan untuk sektor kesehatan, Melki menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit rujukan taraf internasional di Labuan Bajo. “Komisi IX mendukung upaya tersebut,” pungkas legislator dapil NTT II ini.  oji/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)