Tindaklanjuti Keputusan MK, UU P3 Mendesak Diubah

 
Foto bersama Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul beserta jajaran dengan sivitas akademika di Sulsel. Foto: Hira/nvl

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, BK Setjen DPR RI menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, di beberapa kota/daerah di Indonesia dengan mengundang para pakar dan sivitas akademika.

Dukungan keahlian ini penting sekali, karena kami yakin bahwa kebutuhan untuk dukungan akademik dalam penyusunan naskah dan kebijakan itu sangat penting,” papar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul.

Ia menjelaskan, BK DPR RI saat ini sedang berjuang untuk mempertegas perannya untuk menjadi di ranah legislatif. Menurut Sensi, meski berbeda dunia, namun dunia akademik dan dunia politik dapat dikolaborasikan. “Berbincang bincang publik yang baik itu akan berkualitas apabila dirunut dengan data dan pemikiran pemikiran akademik yg kuat. Oleh karena itu, kami menganggap penting adanya kerja sama dan keterlibatan dari para akademisi yang bisa melakukan kajian yang sangat mendalam,” lanjut Sensi sembari membeberkan dalam masukan yang disampaikan oleh MK, ada dua poin utama yang perlu disoroti.

Pertama, pengadopsian metode dalam pembentukan peraturan perundang undangan, dan yang kedua menyangkut partisipasi. “Karena itu pasti kita menemukan banyak hal kekurangan dalam undang-undang ini. Namun karena keterbatasan dalam arti memenuhi urgensi kita pada saat ini, mudah-mudahan ada masukan baru yang apabila tidak menimbulkan tarik-menarik, itu memungkinkaan untuk dapat diadopsi dan dimasukkan dalam revisi (UU P3) kali ini,” harap Sensi.

Senada, Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI RI Widodo mengungkapkan, melalui konsultasi publik ini menjadi kegiatan yang luar biasa karena dapat memberikannya berbagai macam inspirasi dan masukan, di antaranya seperti pelaksanaan. “Jadi banyak perspektif dan banyak kajian pendapat yang akhirnya menyadarkan kita (seperti) ‘Oh iya, berarti banyak hal kalau di kalangan para akademis saja sudah bisa menyimpulkan berbagai macam persepsi maka tentu apalagi di masyarakat umum’,” terang Widodo.

Dirinya pun menilai, banyaknya saran dan masukan tersebut membantu BK Setjen DPR RI dalam menyempurnakan proses-proses naskah akademik dan juga rancangan undang-undang. “Termasuk konsistensi kita dalam menyusun argumentasi secara akademik dari NA (naskah akademik), kemudahan dari RUU, supaya linear, dan juga supaya bisa mengalir secara jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Widodo. •hal/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)