Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi ke Jayapura

Ketua Tim Kunker Pansus DPR RI tentang RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua Yan Permenas Mandenas bertukar cenderamata dengan Sekretaris Daerah Papua beserta jajaran di Jayapura. Foto: Oji/nvl

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua telah dilaksanakan selama hampir 20 tahun. Pemberian otonomi khusus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. 

Demikian hal itu diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Yan Permenas Mandenas saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua (diwakili Sekda) di Jayapura, Senin (3/5). 

“Dana Otsus juga telah banyak dikucurkan, dimana hingga tahun 2021, total dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur yang dialokasikan untuk Papua sejak tahun 2002 sebesar Rp 100,96 triliun. Namun demikian, kemajuan Papua cukup lambat jika dibandingkan dengan provinsi lainnya,” ungkap Yan Permenas. 

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan tingkat buta huruf di Papua masih yang tertinggi yaitu sebesar 29 persen. Begitu pula tingkat harapan hidup paling rendah juga ada di Papua (65 tahun). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua juga paling rendah yaitu 57,65 persen, sementara rata-rata nasional 69,53 persen. Bahkan tingkat kemiskinan paling tinggi juga di Papua, mencapai 28,94 persen. 

“Kondisi tersebut memunculkan ketidakpuasan dan dapat menimbulkan gejolak di Papua. Ada kekhawatiran kondisi tersebut dimanfaatkan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) atau pun kelompok separatis lainnya untuk merongrong Indonesia” tandas legislator asal Papua ini. 

Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti isu atau berita hoaks yang menjelek-jelekan Indonesia. Di mana Indonesia dianggap telah melanggar hak asasi manusia Papua dan tidak menaruh perhatian pada kesejahteraan rakyat Papua yang beredar di dunia internasional.

Mewakili Gubernur Papua, Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berharap Otsus akan membawa kemajuan dan perkembangan masyarakat Papua yang lebih sejahtera. 

“Otonomi khusus yang sudah berjalan 20 tahun diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur yang memadai serta kemajuan sumberdaya manusia Orang Asli Papua (OAP) melalui pendidikan formal yang menjangkau seluruh pelosok Papua,” jelas Dance. 

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan salah satu permasalahannya adalah penyusunan RUU Otsus Papua dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan aspirasi OAP. 

Pihaknya menegaskan, perlunya dibuka ruang dialog antara pemerintah pusat dengan orang asli Papua dengan rekomendasi dari MRP. 

Kunker Pansus DPR RI tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua ini turut diikuti oleh Mohammad Idham Samawi, Darmadi Durianto, dan Masinton Pasaribu dari PDI-Perjuangan, Lodewijk F. Paulus dan Trifena M. Tinal dari Partai Golkar, Sulaeman L Hamzah (Partai NasDem), Marthen Douw (PKB), Willem Wandik (Partai Demokrat), dan Junaidi Auly (PKS).  oji/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)