Tiga Persoalan PEN Sumsel Perlu Perhatian Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro. Foto : Fitri/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menjabarkan sejumlah permasalahan yang menurutnya menjadi kendala implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Sumatra Selatan. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyatakan ada tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti persoalan database, besarnya bunga hingga persoalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang menjadi salah satu ujung tombak untuk memulihkan perekonomian Sumsel. 

“Nah kendala yang dihadapi Himbara ataupun OJK adalah database daripada UMKM dan KUR penerima, yang kedua adalah besarnya bunga yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima KUR atau UMKM. Ketiga adalah (sektor) usaha (UMKM),” kata Fauzi di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan stakeholder di Palembang, Sumsel, Senin (15/02). Kunker Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. 

Menurut Fauzi, meski penyaluran program PEN sudah tepat sasaran, namun ada sejumlah hal yang perlu mendapat perbaikan. “Pertama, jenis usahanya harus dibenahi, kedua jangan sampai tumpang tindih antara KUR yang satu penerima dengan UMKM, artinya jangan sampai satu orang punya tiga usaha (menerima tiga bantuan), itu secara tidak langsung menyalahi aturan yang ada di Kementerian Keuangan,” jelas Fauzi lebih lanjut. 

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan Sumsel dapat menjadi prioritas utama. Dengan hal itu, diharapkan  ekonomi di Sumsel bisa kembali menggeliat ke arah yang lebih positif usai terdampak krisis akibat pandemi Covid-19. “Baik data, jenis usaha maupun bunga ini menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan,” tutup legislator dapil Sumsel I itu.  srw/sf

Pertama, jenis usahanya harus dibenahi, kedua jangan sampai tumpang tindih antara KUR yang satu penerima dengan UMKM, artinya jangan sampai satu orang punya tiga usaha (menerima tiga bantuan), itu secara tidak langsung menyalahi aturan yang ada di Kementerian Keuangan

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)