Tanggapi Pidato Presiden, Anis Byarwati: Pemerintah Harus Fokus Benahi Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: MUNCHEN/NVL

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberi catatan atas Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI. Adapun tema kebijakan fiskal yang diusung oleh Pemerintah pada tahun 2023 ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Menurut Anis, perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023. Karena itu, pemerintah harus fokus benahi inflasi dan kesejahteraan rakyat. “Pidato Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan tantangan ekonomi global yang tidak ringan, serta bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujar Anis kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan mendasar yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, Pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar. Selain itu, jelasnya, Indonesia juga masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan.

Di antaranya, lanjut Anis, kualitas sumber daya manusia yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing. “Serta, birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, serta belum bebas dari praktik moral hazard khususnya korupsi,” jelas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu.

Demikian pula target pertumbuhan ekonomi 2023 yang diperkirakan sebesar 5,3 persen. Menurut Anis, hal itu akan sangat sulit untuk dicapai. Hal ini tidak lepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II Tahun 2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar internasional. “Diperkirakan windfall tersebut akan segera berakhir pada tahun 2023,” kata Anis.

Bahkan lembaga International Monetary Fund (IMF), tambah Anis, memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023. “Pemerintah harus bisa mempertahankan kinerja ekspor dan meningkatkan laju investasi dan tingkat konsumsi masyarakat untuk bisa mencapai target angka pertumbuhan tersebut,” ujarnya. •rdn/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)