Studi Kelayakan Pembangunan Smelter Freeport Harus Libatkan Banyak Pihak

 
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin memimpin Tim Kunspek ke PT Smelting Gresik. Foto: Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin mengatakan studi kelayakan (FS) pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik perlu melibatkan berbagai macam pihak dalam penyelesaiannya, karena masing-masing pihak masih ada silang pendapat terhadap progres pembangunan smelter. Terbukti dengan progres pembangunan smelter masih diangka 6 persen, padahal sudah dimulai sejak 2018 dan direncanakan selesai tahun 2023.

“Dari hasil pembicaraan antara Anggota DPR dapil Papua, Dirjen Minerba dan pihak Freeport bikin saya bingung, terlihat sekali bahwa feasibility studies kita tidak bagus dan tidak terencana dengan benar. Mari kita buat FS-nya yang diikuti oleh berbagai macam pihak, sehingga semua pihak bisa terima,” kata Alex saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengunjungi PT Smelting Gresik di Jawa Timur, Kamis (28/1).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, mandeknya progres pembangunan smelter Freeport juga disebabkan karena adanya efek pandemi. Meskipun demikian, pihak-pihak yang bersinggungan dengan pembangunan smelter itu, harus tetap berkomitmen proyek ini akan selesai sesuai perjanjian dengan pemerintah yang menargetkan bisa beroperasi pada kuartal IV 2023.

Pada kesempatan itu, Vice President Hubungan Pemerintah dan Pengembangan Smelter Harry Panca Sakti menyatakan, progres pembangunan smelter masih on the track, dan lebih baik progresnya saat pihaknya melaporkan kepada pemerintah pada Januari 2020. Progres pencapaian masih 6 persen karena terdampak pandemi Covid-19, yang membuat pasokan bahan baku pembangunan smelter dari Kanada, Finlandia, maupun Jepang terhambat.

“Kita sudah sampaikan kepada pemerintah rencana lain yang mengakomodir karena terdampak pandemi, sekaligus memitigasi. Sebetulnya keuntungan itu ditambang, bukannya di smelter. Karena investasi yang dikeluarkan untuk bangun smelter itu membutuhkan investasi hingga 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp52 triliun, sedangkan potensi profit cuma 5-10 persen. Jadi kalau bangunnya pinjam duit dari bank, ini memang proyek yang tidak bagus,” jelasnya.

Di sisi lain, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi karena biaya untuk membangun smelter tidak sampai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp52 triliun seperti yang dikatakan pihak Freeport. Dengan teknologi yang sama, menurutnya biaya pembangunan smelter bisa lebih murah. 

“Tentunya evaluasi ini kami libatkan Freeport serta para pakar, mudah-mudahan nanti biayanya akan lebih murah. Karena kalau murah, kan Freeport juga senang, biaya bisa ditekan. Kemudian Freeport mengatakan dengan membangun smelter, Freeport akan tekor Rp300 juta per tahun akan juga kami evaluasi, tapi rasanya kalau sampai rugi, smelter di dunia akan tutup,” terangya.

Selain itu, perlu diketahui bersama, penjualan tahun 2020 PT Freeport  Indonesia mencapai sekitar 3,4 miliar dolar AS. Jikaseandainya Freeport ingin membangun smelter dengan nilai 3 miliar dolar AS, setahun saja mestinya bisa selesai.  jk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)