Soroti Anggaran BP2MI, Komisi IX Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Pekerja Migran

Soroti Anggaran BP2MI, Komisi IX Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Pekerja Migran. Foto: GERALDI/NVL 
Soroti Anggaran BP2MI, Komisi IX Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Pekerja Migran. Foto: GERALDI/NVL

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Pada kesempatan tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani memaparkan pertanggungjawaban realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp312 miliar. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai anggaran itu kecil jika dibandingkan dengan kewajiban lembaga tersebut menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.

Terlebih lagi pada laporan BP2MI juga ditemukan adanya nilai utang kepada rumah sakit rujukan yang digunakan untuk perawatan pekerja migran yang bermasalah. “Dulu pernah dipresentasikan ke kita, anggaran yang ideal agar BP2MI bisa bekerja secara optimal sekitar Rp900 miliar ya Pak Benny ya? Yang ingin saya tanyakan sebetulnya satu Pak, saya ingin mengetahui sebetulnya keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahanpermasalahan yang dialami oleh PMI dan ini hanya akan bisa direfleksikan melalui anggaran. Saya ingin menanyakan, sekarang komunikasi di internal pemerintah seperti apa sih?” tanya Charles kepada Kepala BP2MI.  

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, Komisi IX DPR RI telah berulang kali mengadakan rapat dengan Kepala BP2MI beserta jajaran dan menyetujui kenaikan anggaran pada lembaga tersebut. Namun, menurut Charles hal tersebut tidak dapat direalisasikan tanpa adanya keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, apabila tidak ada realisasi kenaikan anggaran.

“Jadi saya ingin tahu juga komunikasi Bapak dengan Menkeu seperti apa? Dengan Bapak Presiden seperti apa? Apakah ada sebetulnya political will dari pemerintah untuk menaikkan anggaran sehingga pekerja migran Indonesia yang sudah menyumbangkan tenaga, keringat untuk bekerja demi keluarganya di Indonesia ini bisa mendapatkan perlindungan yang optimal dari negara,” tambah legislator dapil DKI Jakarta III tersebut.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku telah membuka komunikasi dengan pihak Kemenkeu dengan mengirimkan surat untuk audiensi dengan Menteri Keuangan. Hingga rapat dilaksanakan, Benny menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan tanggapan terkait permohonan tersebut. Dalam rapat, BP2MI justru meminta bantuan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI agar audiensi tersebut direalisasikan.

“Saya rasa ini forum yang tepat ya, Pak Benny ya. Kebetulan ini kan rapat terbuka jadi yang disampaikan sudah jelas ya. Ibu Menkeu kalau setidaknya tidak menerima audiensi mungkin kita sudah tahu lah positioning-nya kalau begitu. Menkeunya tidak pro terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi biar dicatat oleh masyarakat gitu loh,” ujar Charles saat menanggapi permohonan BP2MI terkait audiensi. •uc/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)