Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas dengan Restorative Justice

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Foto: RSB/PDT
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Foto: RSB/PDT

Persoalan over capacity (kelebihan kapasitas) yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia telah menjadi persoalan yang berkepanjangan, seperti yang mengemuka dalam pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dari data paparan Kakanwil Sulsel Liberti Sitinjak, total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) per 5 oktober 2022, sebanyak 10.649 orang, padahal total kapasitas penghuni hanya 6.145 orang. Dari data tersebut, Lapas dan Rutan di Makassar mengalami over kapasitas sebanyak 73,29 persen. Dengan penghuni terbanyak yakni dalam kasus Narkotika.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi III Heru Widodo mendorong agar institusi penegakan hukum dapat memberikan jalan keluar untuk menegakkan restorative justice kepada pengguna narkoba dengan rujukan rehabilitasi.

“Ditekankan kembali bahwa yang bisa mendapatkan RJ, dalam konteks pengguna narkotika hanya khusus pemakai saja yang rujukanya adalah rehabilitasi, melalui proses assessment, bisa dilihat dari kehidupan sosialnya, keluarga, maupun latar belakang,” demikian dikatakan Heru usai melakukan pertemuan di Ruangan Pertemuan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, (11/10).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan proses pemberian RJ kepada pengguna narkoba, tidak diberikan dengan mudah, melainkan harus melalui beberapa tahap assessment, melihat latar belakang dan kehidupan sosialnya, keluarga maupun lingkungan pertemanan yang dilakukan oleh pihak penegakan hukum.

Menurutnya, RJ bisa menjadi salah satu solusi menekan angka kelebihan kapasitas tersebut. “Dengan demikian institusi penegakan hukum, harus teliti apakah orang tersebut masuk dalam kategori sebagai pengguna, ataukah sebagai pengedar atau bandar. Tentunya dalam assesmentnya bisa dibedakan jika pengedar atau bandar tindakanya adalah pidana dan tidak bisa sebagai (RJ),” tambahnya.

Seperti diketahui, RJ, bisa digunakan untuk kasus-kasus dengan sifat yang ringan, hukuman dibawah lima tahun serta jumlah kerugian tidak besar. Konsep restorative justice ini adalah penyelesaian sebuah perkara tanpa melalui sebuah proses persidangan, lebih mengedepankan pada dialog, musyawarah dan pengambilan solusi melalui perdamaian.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan R. Febrytrianto menjelaskan adanya RJ, dimana peraturannya tertuang pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020. “Untuk menghentikan perkara itu dengan RJ, dari kejaksaan negeri harus mendapat persetujuan dari kejaksaan tinggi. Kemudian kejaksaan dengan Kejari ekspos pidana umum untuk mendapatkan kepastian itu disetujui atau tidak, jadi prosedurnya begitu panjang dilakukan,” ucapnya. •rni/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)