Sidak ke Muara Baru, Komisi IV Desak Perbaikan Tata Kelola Limbah Kawasan Perikanan

 
Komisi IV DPR RI melakukan sidak ke Kawasan Industri Perikanan Muara Baru, Jakarta. Foto: Anne/nvl

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja lapangan sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke Kawasan Industri Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memimpin langsung sidak bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk melakukan penyegelan terhadap perusahaanperusahaan yang bermasalah.  

Sidak yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pengaduan masyarakat perihal bau amis dan limbah dari industri pengolahan ikan. Tim Komisi IV pun melakukan pengecekan saluran air yang berada di dalam kawasan. Kondisi air di dalam saluran air berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan beberapa saluran air ditutup dengan beton tebal untuk menghindari banjir. 

“(Komisi IV) sengaja sidak ke lokasi ini karena ada pengaduan masyarakat bahwa ada perusahaan yang langsung membuang limbahnya ke saluran air, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dari 180 tenant (penyewa) hanya 35 perusahaan yang ikut program menjadi satu dengan limbah ini,” ungkap Sudin saat ditemui Parlementaria di Muara Baru, Jakarta, Jumat (8/4).   

Adapun fasilitas penampungan air limbah mandiri juga tak luput dari pantauan. Tim Komisi IV mendapati terdapat sejumlah perusahaan yang baru mengurus perizinan lingkungan dan membangun instalasi pengolahan air limbah mandiri. Padahal perusahaan tersebut telah beroperasi sejak lama. “Seluruh perusahaan ini wajib memasukkan limbahnya ke limbah, jangan malah dibuang ke laut, harus masuk ke limbah komunal,” imbuhnya.   

Saat meninjau fasilitas instalasi pengolahan air limbah komunal yang berada di dalam lingkungan kawasan perikanan, Tim Komisi IV juga mendapati instalasi pengolahan air limbah tidak berfungsi secara maksimal. Air limbah yang diproses tidak bisa diluang ke laut karena kandungankandungan zat yang terlarut berada di atas baku mutu air limbah yang diperkenankan.   

Tim Komisi IV kemudian mendapati persoalan lain, ditemukan adanya tumpang-tindih tata kelola kawasan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otoritas pemerintah, dengan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai pengelola kawasan atau developer. “Ini kan tumpang tindih yang sekian puluh tahun belum terselesaikan dan tidak pernah ada yang mau menyelesaikan,” ungkap Sudin. •ann/aha

Limbah yang dibuang harus masuk ke limbah komunal, bukan dibuang ke laut.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)