Sekjen DPR Ajak Civitas Akademika USK Teladani Sejarah Aceh Hadapi Tantangan Masa Depan

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Devi/nvl

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan kuliah umum dengan judul “Peluang dan Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Rakyat Aceh di Era Tatanan Dunia Baru” di hadapan Rektor, Civitas Akademika, dan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Dalam kesempatan itu, Indra mengajak civitas akademika USK untuk bisa mawas diri sekaligus instrospeksi. 

Yakni sejauh mana kemampuan mempelajari, menggali, dan meneladani sejarah dan peradaban masyarakat Aceh di masa lalu, membahas dan menganalisa kemajuan dan tantangan yang dihadapi di masa kini. “Dengan basis masa lalu dan masa kini tersebut kita dapat melakukan proyeksi kemajuan Aceh di masa yang akan datang,” tutur Indra saat memberikan kuliah umum di Aceh, Rabu (11/5). 

Ia menyampaikan, berdasarkan sejarah, Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang dari penjuru dunia, dan semakin menonjol perdagangannya saat era Islam masuk ke kawasan itu. Sementara pada abad modern ini, tambah Indra, pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2021. 

Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada sisi lain, keberhasilan program vaksinasi massal dan vaksin booster tahap ketiga juga diperkirakan akan mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat Aceh dalam menggerakan roda perekonomian. 

“Harus diakui, ketidakpastian ekonomi karena pandemi diperkirakan masih berlanjut dan masih menjadi faktor penghambat pemulihan ekonomi. Hal tersebut juga diperkirakan menjadi salah satu hambatan perbaikan angka kemiskinan di Aceh,” paparnya. Indra menegaskan, menjadi tugas bersama untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang tenteram, senang, sehat sentosa serta sejahtera. 

Ia pun berpendapat, perlu ditingkatkan kebijakan lain yang berbasis pada mata pencaharian besar mayoritas masyarakat Aceh. Dalam wujud yang nyata, menurutnya sektor pertanian Aceh “jumping” ke sektor perdagangan tanpa melalui tahap pengolahan non-migas. 

“Untuk itu DPR RI berupaya menyusun revisi UU tentang Pemerintahan Aceh sebagai sebuah solusi atas tantangan yang saat ini dihadapi. Saya selaku Sekretaris Jenderal DPR RI menilai perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh bukan hanya melalui kerangka regulasi saja. Ada peluang lainnya yang dapat dimaksimalkan oleh rakyat Aceh dan tentunya membutuhkan peran serta institusi pendidikan pada umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas SDM,” tandasnya. 

Indra menyampaikan, harus diakui bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah di mana saat ini Indonesia sedang menghadapi tatanan dunia baru yang beragam di depan mata. Setiap negara perlu berbenah dengan memperkuat digitalisasi di berbagai bidang, baik sektor ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Tentunya kemajuan zaman di setiap era kehidupan memiliki dampak positif dan negatif. 

“Sebagai orang yang lahir dan berasal dari tanah Aceh, saya sangat mengharapkan Aceh dapat mengejar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dapat menghadapi era tatanan dunia baru ini dengan baik. Namun demikian, perubahan dan kecepatan kita beradaptasi jangan sampai melunturkan sifat kekhasan yang dimiliki oleh Aceh yakni soal keteguhan pada ajaran-ajaran Agama Islam terutama kepatuhannya menjalankan segala syariat Islam,” pungkas Indra. •dep/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)