Sediakan Saluran Telekomunikasi pada Desa Terkategori ‘Blank Spot’

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat bertukar cenderamata usai Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Aceh, Senin (10/10).FOTO: WE/PDT
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat bertukar cenderamata usai Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Aceh, Senin (10/10).FOTO: WE/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) agar dapat melakukan strategi penyediaan saluran telekomunikasi dasar khususnya pada area prioritas di Provinsi Aceh, yakni 149 desa yang terkategori blankspot. Untuk itu, Effendi meminta BAKTI segera menginventarisasi masalah tabulasi tabel yang nantinya akan dibahas kembali dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Kita dengar dari seluruh Kadis (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) di Kabupaten/ Kota dan Provinsi Aceh yang Scan QR untuk berita selengkapnya hadir, dimana pembangunan khususnya jaringan internet dan BTS untuk mencapai hasil yang menggembirakan ada beberapa catatan di setiap kabupaten yang masih harus dibenahi, baik oleh BAKTI, oleh pemerintah maupun juga oleh operator lainnya dan itu kita masukkan dalam tabulasi tabel yang kita akan diskusikan nanti dengan pemerintah,” jelas Effendi dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Aceh, Senin (10/10).

Meski demikian, Politisi Fraksi PDI-P ini mengapresiasi kinerja BAKTI, yang menurutnya sudah sangat bekerja keras dalam rangka pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses internet di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. “BAKTI luar biasa bekerja, kita apresiasi, mereka melakukan sesuai amanat undang-undang dan amanat dari Presiden Jokowi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ini jaringannya luar biasa dan kita akan dukung terus BAKTI dengan mitranya bisa melayani seluruh wilayah Indonesia khusus di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)” tambahnya

Senada dengan Effendi, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyatakan ke kekhawatirannya terhadap 149 desa yang sama sekali tidak memiliki akses telekomunikasi. Untuk itu ia menekankan agar pemerintah Provinsi Aceh bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk mendata status 3T di 149 desa ini.

“Kalau memang masuk dalam kategori 3T maka harus segera di prioritaskan oleh kemkominfo agar diberi atau diupayakan pemasangan jaringan telepon. Sedangkan yang tidak masuk dari 149 Desa ini maka harus diupayakan agar operator masuk dan melaksanakannya,” tutup politisi Fraksi Partai NasDem ini. •we/aha

BAKTI LUAR BIASA BEKERJA, KITA APRESIASI, MEREKA MELAKUKAN SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG DAN AMANAT DARI PRESIDEN JOKOWI YANG MENCAKUP SELURUH WILAYAH INDONESIA

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)