Sambangi LPP TVRI Yogyakarta, Komisi I Jaring Masukan RUU Penyiaran

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari. Foto: Andri/nvl

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran saat ini telah masuk dalam daftar Prolegnas, sebagai RUU Prioritas Tahun 2022 sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Desember 2021 menjadi usul inisiatif Komisi I DPR RI. Untuk itu, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan mendapatkan data, informasi, dan masukan terkait RUU tentang Penyiaran, yang akan digunakan sebagai bahan acuan dan kajian Panja Komisi I DPR RI dalam perumusan RUU Penyiaran.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan jajaran LPP TVRI Yogyakarta, di Yogyakarta, Jumat (28/1). Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di antaranya juga merevisi beberapa pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Beberapa pasal penting yang termuat dalam UU Cipta Kerja yaitu ditetapkannya Analog Switch Off (ASO) pada tahun 2022, model migrasi, dan penyelenggara multipleksing di setiap wilayah siar. Meskipun demikian, RUU tentang Penyiaran tetap sangat penting untuk dibahas, salah satunya adalah penyiaran multiplatform atau penyiaran yang berbasis internet saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya UU Penyiaran, pengaturan dan penyelenggaraan penyiaran diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengandung kelemahan. Salah satunya adalah multiplatform atau penyiaran yang berbasis internet, kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kurang optimal dan strategis terhadap tayangan di media sosial,” jelas Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, beragam masukan yang didapat dari kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini nantinya bisa menjadi masukan evaluasi dan bahan untuk penyusunan RUU Penyiaran. Revisi UU Penyiaran ini tentunya untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, memberikan tontonan yang baik kepada masyarakat, pengaturan industri penyiaran serta mengakomodir perkembangan teknologi penyiaran.

Beberapa lembaga yang hadir untuk menyampaikan masukan penyusunan RUU Penyiaran dalam agenda ini di antaranya Kepala Stasiun LPP TVRI Yogyakarta, Ketua KPID Yogyakarta, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas I, dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Lokal. •man/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)