RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan UndangUndang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016 silam. Komisi I DPR RI menyebutkan, pembahasan RUU PDP bersama pemerintah hanya tinggal tahap sinkronisasi. “Alhamdulillah semua DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sudah selesai dibahas. Berbagai hal yang kemarin sempat ada perbedaan tajam, kini sudah berhasil ada titik temu dengan pemerintah,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (6/7). 

Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/7) lalu, pembahasan RUU PDP diperpanjang lantaran masih membutuhkan sedikit waktu. Namun, Meutya memastikan RUU PDP ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022. “Masa sidang berikutnya tinggal timus (tim perumus) dan timsin (tim sinkronisasi) memeriksa kembali saja, sinkronisasi. Jadi masa sidang berikut sudah bisa diketok, Insya Allah,” ujar Meutya. 

Sebelumnya, DPR dan Pemerintah mengalami deadlock terkait pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Namun kini telah disepakati lembaga yang bersifat independen itu pembentukannya akan diserahkan kepada Presiden. “Disepakati nanti lembaga ini ditunjuk atau dibentuk berdasar Keppres (Keputusan Presiden). Apakah mau membentuk baru atau menunjuk yang sudah ada, silahkan,” kata Meutya. 

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, Indonesia harus secepatnya memiliki payung hukum khusus terkait perlindungan data pribadi. Sebab berdasarkan konstitusi, kepemilikan pribadi wajib dilindungi oleh negara. “Rasa aman oleh negara harus ada dalam melindungi kepemilikan individu, termasuk atas data pribadi,” tegas Meutya lebih lanjut. 

Tak hanya itu, RUU PDP pun dibutuhkan sebagai upaya negara menyambut perkembangan digital saat ini. Apalagi, kata Meutya, ada banyak sektor kehidupan yang beririsan dengan persoalan perlindungan data pribadi. 

“Potensi digital ekonomi amat sangat besar sehingga perlu dilengkapi dengan peraturanperaturan yang mendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi,” papar legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I tersebut. 

Meutya mengingatkan, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Baik dilihat dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah waktu yang dihabiskan di dunia maya per individu di Indonesia. RUU PDP juga memungkinkan Indonesia memiliki kedaulatan data. Kedaulatan data yang dimaksud termasuk pengelolaan-penggunaan data oleh industri, serta lembaga negara untuk perlindungan dan keamanan masyarakat. •ann/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)