RUU Kejaksaan Sebagai Upaya Mantapkan Peran dan Kedudukan Kejaksaan

 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Foto: Fitri/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebut  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengatur berbagai poin yang diperlukan bagi Kejaksaan dalam memantapkan kedudukan dan perannya sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan fungsi secara bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.

Masukan dari berbagai pihak seperti Kejaksaan Tinggi di daerah, Kepolisian, stakeholder maupun sivitas akademika pun menjadi penting bagi perumusan RUU tersebut agar nantinya RUU Kejaksaan benar-benar menjadi produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Kejaksaan di Indonesia ke depannya. 

“Dengan dikerjakannya RUU Kejaksaan ini, semakin ada perbaikan dan kemajuan di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia,” tutur Adies saat memimpin pertemuan Panja RUU Kejaksaan Komisi III DPR RI dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Kejati Babel, Bangka Tengah, Jumat (19/11). 

Pada pertemuan tersebut, Adies memberi penekanan terkait beberapa poin penting yang kerap sering menjadi hambatan bagi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Di antaranya adalah terkait perlunya koordinasi lebih awal terkait penyidikan. Ia menyoroti rantai penyidikan atas kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan, menurutnya hal itu berbelit-belit dan menyita waktu. 

“Perlu adanya koordinasi lebih awal terkait tentang penyidikan karena selama ini sering terjadi miskomunikasi dan bolak baliknya perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan kemudian kembali lagi, tidak bisa masuk ke tahap penuntutan. Inilah memang perlunya diatur rentang metode koordinasi yang baik. Supaya kasus-kasus yang ditangani tidak bolak balik antara Kepolisian Kejaksaan sebelum masuk pada penuntutan,” terang Adies saat menanggapi masukan dari Kajati Babel I Made Suarnawan soal perlunya penyederhanaan proses penyidikan.  srw/sf

RUU Kejaksaan Perlu Atur Penegakan Hukum Syariat Islam di Aceh

 
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Rizki/nvl

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga perlu mengatur penegakan hukum Qanun Jinayat atau Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. 

“Kami ingin memastikan hal-hal yang terkait dengan tugas penegakan hukum Kejaksaan yang ada di Aceh juga mendapatkan pengaturan yang memadai di dalam Undang-Undang Kejaksaan hasil revisi itu nanti,” jelas Arsul usai memimpin pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Kejaksaan Komisi III DPR RI dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh, di Banda Aceh, Kamis (18/11). 

Arsul berharap ke depan tidak muncul lagi persoalan mengenai tugas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di Aceh. Hal ini mengingat Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan Qanun Jinayat atau Hukum Syariat Islam. “Jadi jangan sampai nanti ada yang mempersoalkan bahwa terkait tugas Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum berbasis Qanun Syariah itu tidak ter-cover dalam Undang-Undang Kejaksaan,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.  

Arsul menambahkan, dalam kunjungan ini Komisi III DPR RI juga hendak mengetahui pandangan Kejaksaan Tinggi mengenai beberapa isu dan aspek krusial yang ada pada lembaga negara tersebut, serta hal-hal yang perlu diakomodasi dalam pembahasan RUU Kejaksaan. “Tentu karena banyak hal yang di-cover RUU Kejaksaan, maka kami juga ingin bertanya tentang beberapa hal atau isu terkait RUU Kejaksaan, di antaranya seperti tugas intelijen yustisial dan pengaturan terkait status para jaksa sebagai aparatur negara,” imbuhnya.  rr/sf

Komisi III Apresiasi Capaian Vaksin Covid-19 di Kalsel

 
Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Kalsel. Foto: Kiki/nvl

Komisi III DPR RI mengapresiasi penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari total penduduk Kalsel sekitar 3.161.137 orang, capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.391.813 (44,03 persen) dan capaian dosis kedua sebanyak 885.697 (28,02 persen). 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI bertemu dengan Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto beserta jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji beserta jajaran, di Banjarmasin, Jumat (19/11). 

“Dari paparan Pak Kapolda, dari penduduk Kalimantan Selatan 3,1 juta, dan alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin 44 persen. Insya Allah nanti akan ter-cover semua yang wajib vaksin, sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa akhir Desember 2021 kira-kira sudah 70 persen. Jadi Kalsel Insya Allah semua nanti bebas Covid lah,” harap Pangeran. 

Tercapainya percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, sebagai salah satu upaya Kepolisian, khususnya Polda Kalsel, dalam hal ini membantu mengawasi pelaksanaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 kepada masyarakat. 

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Acmad Dimyati Natakusumah, mengapresiasi upaya pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Polda Kalsel, dalam upaya mewujudkan percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel. Menurut Dimyati, peran aparat keamanan dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan sangat penting. Karena masyarakat akan patuh apabila aparat keamanan yang terjun langsung dalam memantau masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. 

“Maka oleh sebab itu harus terus digalakkan. Masyarakat itu takut dengan Polisi, karena takut sehingga mereka betul-betul menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan juga untuk hidup yang sehat. Polisi harus hadir walaupun ini tugas pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka Polisi dan Jaksa serta TNI harus kolaborasi konstruktif untuk bagaimana menyukseskan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi. Kita berharap kalau bisa vaksinasi di seluruh Indonesia, masyarakat sudah tervaksinasi di akhir tahun 2021,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.   qq/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)