RUU HKPD Diharapkan Mampu Tingkatkan Kemandirian Daerah

Foto bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali. Foto: Devi/nvl

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD)  mengatur secara komprehensif mengenai beberapa hal, antara lain peningkatan local taxing power, penyesuaian objek pajak daerah, pemberian opsi retribusi tambahan, pemberian insentif bagi pelaku usaha ultra mikro, reformulasi transfer ke daerah yang lebih berkeadilan, sekaligus akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dengan fiskal daerah. 

RUU HKPD ini diharapkan dapat semakin mengurangi ketimpangan baik secara vertikal maupun horizontal, mampu meningkatkan kemandirian daerah, serta yang utama adalah dapat memberikan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan pelayanan publik yang memadai dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Dito dalam  kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis (18/11). 

Dito menyatakan, Komisi XI DPR RI memandang perlu melakukan penjaringan masukan dari seluruh pemangku kepentingan khususnya dari pemerintah daerah dan akademisi untuk lebih menyempurnakan pengaturan dalam RUU HKPD.

“Kita sudah melakukan sosialisasi dan pembahasan RUU HKPD ini dibeberapa daerah. Dan kita akan berkoordinasi lagi untuk menyelesaikan semua aspirasi dan masukan-masukan daerah terkait dengan Undang-Undang HKPD,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. 

Dikatakannya, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional melalui implementasi UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  dep/es

Komisi XI Serap Aspirasi RUU HKPD di Bali

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: Novel/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menuturkan, salah satu pilar dalam kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) ialah harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Hatari mengungkapkan hal tersebut saat memimpin Komisi XI DPR RI menyerap aspirasi maupun masukan terkait RUU HKPD dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Bali, serta Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Gianyar, Bali, Kamis (18/11). 

“Bahwa konseptual rancangan undang-undang ini adalah harmonisasi belanja daerah antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi harus dirumuskan bahasa undang-undang yang fleksibel dan terutama harapannya pemerataan (kesejahteraan di daerah), (dan) kesenjangan (antar daerah) jangan terlalu mencolok, tentu itu berdasarkan data dari masing-masing daerah,” kata Hatari dalam sambutannya. 

Perlu diketahui, RUU HKPD didesain untuk mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. 

Politisi Partai NasDem ini juga menanggapi aspirasi dari Wakil Gubernur Flores Timur yang meminta agar formula Dana Alokasi Umum (DAU) mempertimbangkan luas laut dalam variabel luas wilayah di daerah NTT sebagai komponen kebutuhan fiskal daerah.  

“Memang ketimpangan antar daerah masih terjadi, daerah (Indonesia) timur karena jumlah penduduk tidak sebanyak penduduk di Jawa yang potensi ekonominya juga besar,  jadi yang wilayah timur jangan cemburu. Pemerintah pusat dengan segala kearifan (kebijaksanaan) akan memperbaiki itu,” tutup Hatari.  nvl/sf

RUU HKPD Didesain untuk Hilangkan Disparitas Daerah Kaya dan Miskin

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI ke Bali. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mengatakan, desain besar Rancangan Undang-undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) adalah untuk menghilangkan disparitas antara daerah yang kaya dan miskin. Pasalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun atas dasar keadilan dan kesamaan, sehingga daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus bisa berbagi ke daerah yang pertumbuhannya masih minim.  

“Oleh karena itu, komposisi saling membantu mulai dari pemerintah pusat, antar provinsi dan kabupaten/kota akan kita rumuskan dalam tim khusus dan panja Komisi XI DPR RI. Kondisi saat ini, misalnya daerah Provinsi Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara itu pertumbuhan ekonominya kan besar, tapi kalau kita lihat Provinsi NTT dan Kabupaten Maumere itu pertumbuhan ekonominya rendah, RUU HKPD memang diformulasikan untuk mengatasi masalah itu” ujar Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja terkait di Bali, Kamis (18/11). 

Pertemuan tersebut dihadiri Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Wakil Wali Kota Denpasar, Bupati Kabupaten Klungkung, Bupati Kabupaten Tabanan, dan DPRD Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Tabanan. 

Legislator dapil Jawa Tengah II ini mencontohkan, Bali sangat bergantung dari pariwisata, secara otomatis akan sangat terdampak pandemi. Untuk itu, Pemda Bali meminta ada kebijakan pajak secara bijaksana untuk tempat wisata, penginapan dan sebagainya. 

“Tentu kalau kita tidak hati-hati, akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Bali. Jadi teman-teman DPRD Bali juga meminta formula perhitungan yang pas untuk itu. Pasti kita akan rumuskan bersama untuk daerah yang bergantung pada pariwisata dan juga kondisi daerah lain. Kita harapkan RUU HKPD ini bisa memberikan suatu landasan bagus bagi daerah untuk tumbuh dan berkmebang dengan APBD mereka masing-masing,” harap Fathan.  jk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)