RUU EBT Ditargetkan Rampung Tahun 2021

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah inovasi pengembangan EBT oleh LPPM IPB. Foto: Runi/Man

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai penting untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Pasalnya, RUU EBT memiliki peran penting dan strategis. Diketahui pemerintah telah menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada tahun 2025, namun pada tahun 2020 bauran energi masih tergolong rendah, yaiutu hanya 11 persen di mana masih cukup jauh dari target.

Eddy mengungkapkan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang RUU EBT, kerja sama Komisi VII DPR RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB), di IPB Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/2). Turut hadir, Rektor IPB, Dirjen EBTKE, PLN, Asosiasi Pengusaha Hutan, serta lembaga-lembaga riset dan kajian dari IPB.

“Ke depannya kita tidak bisa selalu mengandalkan energi berbasis fosil saja, yang kita ketahui energi fosil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan pada akhirnya energi fosil pun akan habis karena keterbatasannya. Sementara kita masih memiliki energi baru dan terbarukan yang terlalu besar, yang belum terkelola hingga saat ini. Maka dari itu, (potensi EBT) kita perlu kelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin,” jelas Eddy.

Politisi PAN itu menambahkan, penyelesaian RUU EBT adalah salah satu tanggung jawab Komisi VII DPR RI. “Saya inginkan RUU EBT segera terselesaikan, di mana target pada bulan Juni 2021 sudah bisa kita selesaikan pembicaraan tahap satu. Kita harus menyelesaikan RUU EBT, selain meningkatkan bauran energi, kita juga bisa memelihara lingkungan hidup, yang merupakan salah satu tujuan dibuatnya RUU EBT ini,” pungkasnya.

Eddy mengaku menerima banyak masukan dalam FGD bersama para pakar tersebut. “Saya berharap masukan-masukan yang sangat baik yang kita terima pada hari ini dari para pelaku yang betul-betul mengetahui secara akademis dan juga secara terapan, bagaimana potensi (EBT) yang bisa kita kelola secara langsung, bisa menambah ataupun memperkuat proses untuk merampungkan Undang-Undang yang saat ini Komisi VII DPR RI sedang godok. Bisa menghasilkan Undang-undang yang betul betul bisa merangkul sektor secara seutuhnya, memfasilitasi pengembangan sektor energi baru terbarukan di Indonesia,” papar Eddy.

Dalam FGD juga terungkap sejumlah potensi EBT. “Kita banyak mendapatkan masukan yang sangat penting dari pakar di bidang energi, seberapa besar potensi dari energi terbarukan yang ada di Indonesia. Di mana hasilnya sudah ada di depan mata, bisa langsung kita kelola. Contohnya seperti tenaga surya, biomassa, dan juga tanaman-tanaman lainnya yang dapat dikelola menjadi energi terbarukan,” tandas legislator dapil Jabar III itu.

Di tempat yang sama, Rektor IPB Bogor Arif Satria mengapresiasi upaya Komisi VII DPR RI yang mempercepat proses pembahasan UU EBT, karena UU ini sangatlah penting. Arif menambahkan, naskah akademik yang menjadi latar belakang dari pembahasan sebuah UU itu sangat penting untuk dilaksanakan, semaksimal mungkin diharapkan bisa mengakomodasi basis spesifik, sehingga pasal per pasal dalam RUU EBT dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

“Salah satu kedaulatan bangsa ini adalah pangan dan juga energi. Kalau kita berbicara pada pangan, pasti bersanding dengan energi. Kedaulatan bangsa kita perlu terus memperkuat kedaulatan energi yang berbasis pada sumber daya lokal. Oleh karena itu gagasan pembahasan RUU EBT bisa berbasis pada sumber daya lokal ini adalah upaya yang sangat strategis agar kita memiliki kemandirian,” jelas Arif menutup pernyataannya.  rni/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)