RS Siloam Manado Dinilai Representatif Layani Peserta Jamkestama

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bertukar cenderamata dengan direksi RS Siloam Manado. Foto: Sofyan/sof

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai Rumah Sakit Siloam Manado sudah cukup baik dan representatif untuk memberikan pelayanan kepada pasien, utamanya pasien dari peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) maupun masyarakat umum. Bahkan Agung menilai ada fasilitas menarik yang dimiliki RS Siloam Manado, salah satunya terapi oksigen hiperbarik atau Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT).

“Saya kira fasilitas Siloam Manado ini sudah pasti baik. Ada hal baru yang menarik disampaikan, ada fasilitas Hyperbaric, ternyata bisa menunjang kesembuhan pasien Covid. Kami akan sampaikan kepada Komisi IX agar lebih memaksimalkan penggunaan Hyperbaric itu,” kata Agung usai memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan direksi RS Siloam Manado dan perwakilan Jasindo Manado, di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (28/5).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Hyperbaric Oxygen Therapy digunakan untuk menangani pasien kecelakaan penyelaman, dengan memberikan oksigen murni di ruang bertekanan udara tinggi. Di RS Siloam Manado, terapi ini diberikan kepada pasien pasca-Covid, karena biasanya paru-paru pasien Covid-19 belum terlalu bersih dari virus.

Agung memastikan pihaknya akan menginformasikan hal ini kepada Anggota Dewan dan RS-RS provider yang merupakan mitra Jasindo, sehingga diharapkan bisa menjadi SOP baru dalam penanganan Covid.

Selain itu Agung juga mengapresiasi aplikasi MySiloam yang dimiliki jaringan RS Siloam. Dengan aplikasi itu, dapat diketahui riwayat kesehatan pasien. Menurutnya, dengan adanya riwayat kesehatan di aplikasi memudahkan mendeteksi penyakit yang dimiliki pasien, bahkan kebutuhan obat yang harus diberikan kepada pasien, termasuk alergi obat. Agung menilai jika riwayat kesehatan segera diketahui oleh tenaga medis akan mempercepat penanganan atau obervasi dan mengurangi risiko kesalahan penanganan kepada pasien.

“Memang perlu data (riwayat kesehatan) ini. Masalahnya data ini tidak boleh diketahui publik. Ini tentunya mesti ada upaya dari pemerintah, mungkin ada aturan baru yang menyatakan bahwa data riwayat pasien ini penting, dan mungkin dibekalkan kepada pejabat saat kunjungan ke luar daerah. Misalnya penanganan penyakit jantung lebih dari (beberapa) menit bisa fatal, harus cepat. Respon time menjadi sangat penting untuk memberikan pengobatan dan penyembuhan,” imbuh legislator dapil Jawa Barat I itu.  sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)