Revisi UU Kesejahteraan Lansia Upaya Berikan Kehidupan Layak bagi Warga Berusia ‘Senja’

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: RUNI/PDT
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: RUNI/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menekankan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia), adalah bagian dari upaya negara hadir dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat lanjut usia atau senja sebagai kelompok yang sangat rentan. Pasalnya pada tahun 2035 nanti,  jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan mencapai 47 juta orang. Saat ini diketahui, jumlah warga usia lansia sudah mencapai 11 juta orang. Dengan demikian, perlu adanya antisipasi agar mereka bisa diberdayakan dan juga bisa menjadi perhatian bagi negara.  

“Kalau kita tidak memiliki Undang-Undang Lanjut Usia, bagaimana nantinya nasib para lansia di masa tuanya. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara dan bangsa serta mendapatkan kehidupan layak di hari tuanya. Untuk itu, sudah seharusnya seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lanjut Usia) perlu revisi karena dinilai sudah cukup lama,” kata Ace usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI rangka menyerap masukan-masukan  terhadap RUU Kesejahteraan Lanjut Usia, di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (26/9).

”RUU tersebut dibuat sejak 1998. Jadi jelas sekiranya perlu direvisi terkait dinamika sistem pemerintahan saat ini, yang memang sudah mengalami perubahan juga. Kalau dulu sistem pemerintahan bersifat sentralistik semua dikerjakan oleh pusat, namun sekarang nafas dari RUU tersebut harus senafas dengan UU pemerintah daerah juga, karena di dalamnya disebutkan bahwa urusan sosial juga menjadi urusan daerah juga. Dalam konteks lanjut usia juga seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada, sehingga kita bisa tegaskan dalam RUU lansia mana kewenangan pemerintah pusat dan mana kewenangan pemerintah daerah,” sambung Ace.

Belum lagi saat ini, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, seiring dengan semakin tinggi angka harapan hidup masyarakat Indonesia tahun 1998 angka harapan hidup masih 65 tahun bahkan 63 tahun, akan tetapi saat ini dengan semakin baiknya kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, angka kehidupan masyarakat sudah mencapai 71 tahun. Artinya definisi tentang usia perlu dikaji kembali terkait RUU Lansia, dan pembaharuan dari aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dalam kunjungan ini, banyak hal yang menjadi masukan buat Komisi VIII DPR RI, terutama dalam hal definisi konseptual apa yang dimaksud dengan kesejahteraan lanjut usia, dan parameter, dan implementasi guna mewujudkan kesejahteraan lanjut usia. Serta bagaimana best practice penanganan lanjut usia dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat. •rni/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)