Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Foto: OJI/NVL

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi bisa mempertegaskan kembali kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM bersubsidi yang sedang jadi perbincangan publik adalah solar dan Pertalite. Revisi Perpres BBM diserukan lebih jelas, agar biaya subsidi di APBN terkendali.

Menurutnya, masyarakat harus sadar bahwa BBM dan LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu. “Saat ini pemerintah sedang merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sudah seharusnya Revisi Perpres ini mengatur teknis kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite,” terang Sartono saat diwawancara Parlementaria lewat pesan teks, Kamis (4/8).

Produk Perpres yang jelas akan memudahkan kelompok masyarakat tidak mampu mengakses BBM bersubsidi. Legislator dapil Jawa Timur VII ini mengungkapkan, saat ini kelangkaan pertalite dan solar terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.  Ada keresahan di tengah masyarakat akibat langkanya Pertalite dan solar. Ini tidak boleh dipandang remeh. Sartono menilai, pemerintah kurang mengantisipasi kelangkaan tersebut.

“Di dapil Jawa Timur VII (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) kelangkaan solar sangat sering terjadi. Petani dan para pelaku UMKM sangat membutuhkan solar untuk berproduksi. Jadi, saat solar langka, otomatis produksi akan terhenti,” tutur politisi Partai Demokrat tersebut. 

Pada bagian lain, Sartono juga melihat, kelangkaan dan tingginya harga BBM di Tanah Air tidak lepas dari kondisi geopolitik global yang terjadi saat ini. Harga minyak dunia naik signifikan hingga 350 persen dari April 2020 hingga April 2022. “Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Kenaikan harga komoditas energi ini tentu berpengaruh terhadap inflasi dan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi,” kata Sartono.

Seraya menambahkan, tren konsumsi BBM masyarakat terus meningkat seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, termasuk peningkatan konsumsi Pertalite. “Tren kenaikan konsumsi Pertalite disebabkan migrasi pengguna Pertamax akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut,” tutup Sartono. •mh/aha

PRODUK PERPRES YANG JELAS AKAN MEMUDAHKAN KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENGAKSES BBM BERSUBSIDI.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)