Refocusing Tidak Boleh Abaikan Mandat Anggaran Pendidikan

 
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Azka/Man

Refocusing APBN 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang sedang dilakukan tidak boleh mengabaikan mandat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. 

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senin (23/8). 

Anggaran pendidikan 20 persen sudah menjadi kewajiban pemerintah setiap kali membahas APBN, tanpa bisa dipotong untuk alasan apapun. Pemotongan berarti melanggar konstitusi negara. Inilah catatan penting Komisi X ketika membahas anggaran pendidikan. 

“Mengingatkan Kemendikbud Ristek RI agar dampak refocusing tidak mengurangi kewajiban negara mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4),” ungkap Huda, membacakan salah satu butir kesimpulan. 

Kemendikbud Ristek sendiri sudah empat kali melakukan refocusing anggarannya pada APBN 2021. Dan Komisi X mendesak pula agar Kemendikbud Ristek merinci kembali jumlah realokasi dan refocusing pada APBN tahun anggaran 2021. 

Sementara itu soal pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, Komisi X mendesak Kemendikbud Ristek membuat skema monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. 

Selain itu, Komisi X juga menyerukan agar Kemendikbud Ristek melakukan percepatan vaksinasi di setiap sekolah. “Kemendikbud Ristek harus melakukan diplomasi vaksin untuk mendorong percepatan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga sekolah menjadi zona aman,” imbuh Huda.  mh

"Mengingatkan Kemendikbud ristek RI agar dampak refocusing tidak mengurangi kewajiban negara mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31." 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)